Dana Partai Senilai Rp1,4 Miliar Tak Dipertanggungjawabkan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kaimana Surati DPP

- 12 Mei 2024, 11:33 WIB
Konferensi pers terkait pertanggungjawaban dana DPC PDI Perjuangan Kaimana, Sabtu (11/05/2024).
Konferensi pers terkait pertanggungjawaban dana DPC PDI Perjuangan Kaimana, Sabtu (11/05/2024). /Dok. Ist./Ho-FLORESTERKINI.com

FLORESTERKINI.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana, Matias Mairuma, akhirnya harus menyurati Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai moncong putih tersebut menyusul permintaan pertanggungjawaban dana partai sebesar Rp1,4 miliar bantuan pemda sejak tahun 2019-2023 belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara PDI Perjuangan Kaimana, Irsan Lie.

Hal itu disampaikan Mairuma dalam konferensi pers dengan para awak media, Sabtu, 11 Mei 2024, di Sekretariat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana, Papua Barat.

“Surat meminta pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan (bendahara, red) sudah kami layangkan sejak pertengahan April 2024 lalu, namun hingga saat ini belum direspon oleh bendahara partai. Tentunya, hal ini dilakukan agar dipergunakan untuk operasional partai jelang pelaksanaan Pilkada 2024 mendatang,” tegas Mairuma.

Baca Juga: AGH Daftar di ‘Rumah’ Gerindra Flores Timur, Ini Sosok Bacawabupnya

Dia juga mengatakan, selain dana partai, dirinya juga ingin meluruskan persoalan hak-hak saksi pada Pileg dan Pilres Februari 2024 lalu, yang juga belum dibayarkan oleh BSPN, termasuk dana Tahap II Pilpres, yang harus dipertanggungjawabkan kepada para partai politik koalisi.

“Partai ini harus diselamatkan terutama konstituen kita yang saat ini sedang mendesak agar partai dapat memberikan hak-hak mereka. Selain itu, kita juga menjaga agar partai politik yang masuk sebagai partai koalisi ini kita jaga,” ujarnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana, Matias Mairuma.//
Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Kaimana, Matias Mairuma.// Dok. Ist./Ho-FLORESTERKINI.com

“Dana-dana ini diterima oleh bendahara partai tanpa menginformasikan ke pengurus DPC tentang besaran dananya, dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya. Untuk itu, surat sudah kami sampaikan ke DPP sebagai laporannya,” imbuh Matias.

Dia menambahkan, jika tidak direspon maka untuk penyelesaiannya akan ditempuh jalan lain, mengingat ada hak saksi pada Pileg lalu telah dibayarkan oleh pengurus dan caleg terpilih, sementara masih banyak saksi sementara menunggu hak mereka sesuai janji bendahara.

Halaman:

Editor: Ade Riberu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah