Dugaan Kekerasan oleh Oknum Polisi Polres Sikka Saat Aksi Demo PMKRI Maumere, Ini Pernyataan Sikap Forkoma

- 14 Mei 2024, 07:54 WIB
Jajaran pengurus FORKOMA PMKRI Maumere dalam konfrensi pers di Marga Siswa PMKRI St. Thomas Morus Maumere, Senin (13/05/2024) malam WITA.
Jajaran pengurus FORKOMA PMKRI Maumere dalam konfrensi pers di Marga Siswa PMKRI St. Thomas Morus Maumere, Senin (13/05/2024) malam WITA. /Marsel Feka/FLORESTERKINI.com

FLORESTERKINI.com – Aksi demonstrasi terkait kasus dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) oleh puluhan aktivis mahasiswa PMKRI Cabang Maumere pada Senin, 13 Mei 2024, siang di depan Polres Sikka sempat diwarnai kericuhan hingga baku hantam antara sejumlah massa aksi dengan pihak kepolisian dari Polres Sikka.

Diduga, kericuhan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan massa aksi yang dilarang masuk ke halaman Mapolres Sikka untuk bertatap muka dan beraudiensi dengan Kapolres Sikka, AKBP Hardi Dinata.

Menyikapi dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat Polres Sikka, Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (Forkoma) PMKRI Maumere menggelar konferensi pers di Margasiswa PMKRI Maumere, Senin, 13 Mei 2024 malam WITA.

Baca Juga: Nahas! Pelajar di TTU Tewas Tenggelam di Objek Wisata Kolam Renang Oeluan, Begini Kronologinya

Hadir dalam konferensi pers di antaranya Ketua Forkoma PMKRI Maumere Seldi L. Utapara SE, M.Sos.; Sekretaris Forkoma PMKRI Paulus Nining Paus, SH; Wakil Sekretaris Forkoma PMKRI Mario WP Sina, SIK; Wakil Ketua I J. Konstantinus Saru S.Sos.; Wakil Ketua II Kornelis Soge, SE; Ketua Divisi Humas Yohanes Vianey Tinton; dan anggota Forkoma PMKRI Maumere yakni Mario Fernandes, Ritus Prawiro, dan Erikson Rome.

Dalam pernyataan sikap Forkoma PMKRI Maumere yang dibacakan Seldi Utapara, Forkoma PMKRI Maumere menilai bahwa tindakan kekerasan tersebut bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 dan semangat reformasi Polri.

“Kedua, tindakan kekerasan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 4,” kata Seldi.

Baca Juga: Tim Hukum Gerindra Flotim Duga Penetapan APB sebagai Tersangka Bermuatan Politik, Siap Lapor ke Presiden

Pada poin ketiga, Seldi menyebut bahwa tindakan kekerasan tersebut juga bertentangan dengan Perkap Polri Nomor 9 Tahun 2008.

Halaman:

Editor: Ade Riberu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah