Potensi Maladministrasi dalam Pelayanan SKT di Dua Wilayah: Berikut Temuan Ombudsman NTT

- 19 Mei 2024, 22:30 WIB
Potensi Maladministrasi dalam Pelayanan SKT di NTT: Berikut Temuan Ombudsman
Potensi Maladministrasi dalam Pelayanan SKT di NTT: Berikut Temuan Ombudsman /ANTARA?Ho-Ombudsman NTT

FLORESTERKINI.com - Ombudsman Kantor Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) menemukan adanya potensi maladministrasi dalam pelayanan Surat Keterangan Tanah (SKT) di dua wilayah di provinsi kepulauan ini.

Kedua wilayah yang dimaksudkan yaitu Kabupaten Kupang dan Kota Kupang. Penemuan ini berdasarkan data yang dikumpulkan dari bulan Maret sampai April 2024 dan telah dikonfirmasi dengan perwakilan pemerintah daerah setempat.

Menurut Ola Mangu Kanisius, Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman NTT, setelah melakukan kajian, pihaknya meminta pendapat ahli untuk merumuskan saran perbaikan dalam tata kelola pelayanan SKT di dua wilayah tersebut.

Baca Juga: Petani di Kolisia-Sikka Panen Bawang Benih Merdeka F1, Raup Untung Rp17 Juta Sekali Panen

"Kami menelaah data temuan kajian yang dikumpulkan sejak Maret sampai dengan April, melalui konfirmasi dengan perwakilan Pemda Kota Kupang dan Kabupaten Kupang,” kata Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombusdman NTT Ola Mangu Kanisius di Kupang, dikutip dari Antara.

Temuan mencakup dasar hukum, fasilitas, jumlah dan kompetensi petugas, serta standar pelayanan seperti persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk pelayanan, dan penanganan pengaduan.

Konfirmasi Data dan Hambatan

Baca Juga: Bisnis Buket Bunga Buat Kaum Milenial: Peluang Manis dengan Keuntungan Melimpah

Ombudsman NTT mengonfirmasi temuan tersebut bersama perwakilan kedua pemerintah daerah, termasuk Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Kupang dan Kabag Pemerintahan Setda Kota Kupang.

Materi konfirmasi juga menyangkut aktualisasi kewenangan mengatur daerah terkait mekanisme pelayanan administrasi pertanahan, serta koordinasi dan pembinaan terhadap tata kelola administrasi pemerintahan di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan.

Halaman:

Editor: Max Geroda

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah