Network
FLORES TERKINI — Fraksi Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), meminta agar seluruh proses pengadaan dan distribusi pekerjaan pembangunan daerah dibebaskan dari intervensi kekuatan politik maupun pihak-pihak yang mengatasnamakan “kedekatan dengan bupati”.
Seruan tersebut disampaikan langsung oleh Anggota Fraksi Nurani Sejahtera, Beatus Wilfridus Djogo, dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang III Tahun 2024/2025 yang digelar di ruang sidang DPRD Sikka, Lepo Kula Babong, pada Selasa, 1 Juli 2025.
Rapat tersebut membahas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2026.
Baca Juga: Waspada! Oknum Gunakan Nama Bupati Sikka untuk Tipu Warga
"Praktik semacam ini mencederai semangat meritokrasi dan hanya akan menambah ketimpangan serta ketidakadilan dalam sistem birokrasi dan pembangunan daerah," kata Wilfridus Djogo di hadapan forum paripurna.
Menurutnya, KUA-PPAS 2026 merupakan fondasi awal dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang seharusnya selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sikka 2026–2029.
Karena itu, ia menekankan pentingnya kualitas perencanaan, ketajaman prioritas, dan keberpihakan terhadap masyarakat akar rumput dalam setiap program dan alokasi anggaran yang dirancang.
Baca Juga: Ribuan CPNS hingga STTD di Sikka Resmi Terima SK, Bupati Beri 'Surat Tugas Khusus'
"(Semuanya itu) harus menjadi roh dari setiap angka dan program yang termuat dalam KUA-PPAS ini," ujarnya.
