Network
FLORES TERKINI — Fraksi Nurani Sejahtera DPRD Kabupaten Sikka mempertanyakan langkah konkret Pemerintah Kabupaten Sikka dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga akhir tahun anggaran 2025. Pasalnya, hingga 26 Juni 2025, realisasi PAD baru mencapai 25,74 persen dari target yang ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Fraksi Nurani Sejahtera, Beatus Wilfridus Djogo, dalam Rapat Paripurna VI Masa Sidang III Tahun 2024/2025 di Lepo Kula Babong (Kantor DPRD Sikka), Selasa, 1 Juli 2025.
Pernyataan itu merupakan bagian dari Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran (TA) 2026.
Baca Juga: Fraksi Nurani Sejahtera Desak Pemkab Sikka Bebaskan Proyek dari Intervensi Politik
"Dengan proporsi PAD yang terbagi dalam pajak daerah, retribusi, hasil kekayaan daerah, dan PAD sah lainnya, bagaimana strategi atau langkah konkret pemerintah untuk mencapai target dari sumber-sumber PAD yang ada hingga akhir tahun anggaran?" kata Wilfridus Djogo.
Selain menyoroti PAD, Fraksi Nurani Sejahtera juga mempertanyakan kesesuaian program prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Fraksi meminta penjelasan bagaimana pemerintah menjamin bahwa seluruh program telah terverifikasi dan selaras dengan RPJMD, agar tidak ada program yang berjalan sendiri tanpa arah yang jelas.
Fraksi juga menyoroti evaluasi penyertaan modal daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk penyertaan modal ke Bank NTT. Pasalnya menurut fraksi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan modal APBD menjadi penting, karena setiap rupiah yang disuntikkan harus memberi dampak nyata bagi perekonomian dan keuangan daerah.
Baca Juga: Waspada! Oknum Gunakan Nama Bupati Sikka untuk Tipu Warga
"Apakah Pemkab Sikka memiliki laporan kinerja tahunan seluruh BUMD penerima penyertaan modal yang dapat diakses publik dan DPRD?" ujar Wilfridus.
