Network
FLORES TERKINI – Kepala Dinas Sosial Kabupaten Flores Timur, Benediktus B. Herin, mengakui pihaknya telah menerima sejumlah pengaduan dari elemen masyarakat terkait ketimpangan-ketimpangan yang terjadi sewaktu penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nasional Tunai (BPNT), hingga bansos Yatim Piatu (YAPI).
Dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa, 2 Juli 2024, orang nomor satu di lingkup Dinsos Flores Timur tersebut membeberkan, pengaduan tersebut berasal dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sejumlah pemerintah desa, maupun pendamping PKH secara berjenjang.
“Pengaduan tersebut memang berkaitan dengan dugaan praktik menyimpang yang dilakukan oleh juru bayar lembaga penyalur, PT. Pos,” ujar Ben Herin.
Ben Herin melanjutkan, indikasi penyimpangan yang diadukan pun beragam dari setiap wilayah kerja lembaga penyalur.
Pada komponen KPM, demikian mantan Kadis Perpustakaan Daerah Flores Timur itu melanjutkan penjelasannya, masalah yang dominan disampaikan ke Dinsos adalah soal kehilangan hak di setiap jadwal penyaluran.
“Yang terlaporkan para KPM adalah dominan berkaitan dengan kehilangan hak bansos PKH sewaktu penyaluran. Nama mereka tiba-tiba lenyap, padahal sewaktu di-cross check pada aplikasi SIKS-NG, nama mereka ada dan telah tersalurkan atau (berstatus) transfer. Dan ketika hal itu dicek pada juru bayar, mereka membenarkan itu, bahkan menggunakan uang yang harus menjadi hak KPM,” tutur Ben dengan ekspresi geram.
Baca Juga: Warna Air Danau Kembali Berubah, Simak Aktivitas Terkini Gunung Kelimutu
Indikasi lain yang terdaraskan ke pihaknya oleh para KPM dan beberapa pemerintah desa atau pemerintah kelurahan adalah soal terpusatnya pelayanan salur pada Kantor Pos.
