Network
WARNAMEDIABALI - Jakarta adalah ibu kota yang juga merupakan sentral bisnis dan perkantoran di Indonesia, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi dan mencegah penularan COVID-19.
Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI adalah dengan memberlakukan PSBB di DKI Jakarta dan disusul dengan PSBB transisi sejak 4 Juli 2020 lalu.
Pada masa PSBB transisi cluster baru di DKI Jakarta dengan jumlah kasus paling banyak pertama berasal dari pemukiman hasil contact tracing sebanyak 283 cluster dengan 1,178 kasus. Kedua adalah perkantoran terdapat 90 cluster dengan 459 kasus.
Kemudian diikuti dengan pasar sebanyak 107 cluster, fasilitas kesehatan sebanyak 124 cluster, dan rumah ibadah sebanyak 9 cluster dengan total 114 kasus yang berada di Gereja, Masjid, Asrama pendeta, Pesantren, bahkan Tahlilan.
Cluster perkantoran di DKI Jakarta sampai dengan tanggal 28 Juli 2020 ditemukan 90 cluster dengan total kasus 459. Angka tersebut bertambah 10 kali lipat pada masa PSBB transisi.
Kantor yang menjadi cluster pun beragam mulai dari Kementerian, Lembaga/badan, BUMN, Kepolisian, Kantor di lingkungan Pemda DKI Jakarta sampai Swasta.
Tim Pakar Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Dewi Nur Aisyah merekomendasikan bagi sektor perkantoran selain kebijakan Work From Home (WFH), pembagian jam kerja atau shift serta pengawasan tetap harus ditingkatkan.
Hal ini untuk memastikan bahwa setiap orang yang berada di lingkungan perkantoran dapat melakukan protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19.
Jika suatu perusahaan masih bisa melakukan WFH, maka lebih baik WHF. Jika tidak memungkinkan WFH maka kapasitas kantor maksimal 50 persen dan membuat shift dengan jeda satu setengah sampai dua jam agar tidak terjadi penumpukan pada saat kedatangan, kepulangan, dan jam makan siang.
