FLORES TERKINI – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan terkait penggunaan dana masyarakat untuk program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sebuah topik yang belakangan menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, menegaskan bahwa dana masyarakat digunakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Astera Primanto Bhakti menyatakan, dana masyarakat masuk ke penerimaan negara pada APBN dan dialokasikan ke berbagai program, salah satunya adalah FLPP.

Baca Juga: Ini Alasan Penundaan Paripurna DPRD Flores Timur

"Apakah Badan Pengelola (BP) Tapera menggunakan uang masyarakat? Uang masyarakat masuk ke penerimaan negara pada APBN, yang kemudian salah satu belanjanya disalurkan melalui FLPP," kata Astera dalam konferensi pers di Kantor BP Tapera, Jakarta, Rabu, 5 Juni 2024, dikutip dari ANTARA.

FLPP sendiri adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk membantu pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dana ini digunakan untuk menyediakan pinjaman dengan bunga rendah kepada masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga dapat memiliki rumah sendiri dengan lebih mudah.

Sumber Pendanaan BP Tapera

Pendanaan untuk BP Tapera berasal dari tiga sumber utama. Pertama, alihan dana kelola Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS). Kedua, modal kerja dari pemerintah yang dialokasikan melalui APBN tahun 2018. Ketiga, dana FLPP yang telah digelontorkan sebesar Rp105,2 triliun sejak tahun 2010 hingga kuartal pertama tahun 2024.

Baca Juga: Inspirasi Desain Ruang Tamu pada Interior Rumah Minimalis: Ciptakan Suasana Elegan dan Nyaman

Astera juga menjelaskan, dukungan APBN ke Tapera melalui FLPP akan dikurangi secara bertahap. "Kalau Badan Pengelola (BP) Tapera sudah bisa mandiri, maka FLPP secara perlahan akan dikurangi," kata Astera.