Network
Yang pertama yakni akan menugaskan staf atau personil dari satuan kerjanya untuk melakukan monitoring pada pelaksanaan operasi timbang dan pemantauan status gizi Balita.
Kedua, pelaksanaan operasi timbang dan pemantauan status gizi Balita wajib dihadiri oleh kader Posyandu, kader pembangunan manusia, tim pendampingan keluarga penyuluh keluarga berencana.
Pendamping Program Keluarga Harapan , penyuluh lapangan pertanian, Guru PAUD dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Kelurahan juga ikut terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
Ketiga, Camat, Lurah dan Kepala Desa bertanggung jawab menghadirkan seluruh Balita sasaran Operasi Timbang dan Pemantauan Gizi Balita di wilayah masing-masing.
Terlepas dari itu, semua unsur yang disebutkan di atas wajib melakukan kunjungan rumah bagi Balita yang tidak hadir serta terus berupaya untuk melakukan pembentukan peraturan desa tentang Kesehatan Ibu, bayi baru lahir serta anak (PerDesa KIBBLA).
Baca Juga: Angkatan bersenjata Turki Lancarkan Serangan Udara kepada Target Partai Pekerja Kurdistan
Keempat, Kepala Puskesmas agar menyiapkan pendampingan penyelenggaraan Posyandu dengan Tenaga Kesehatan (Nakes) yang berkualitas, alat ukur yang terstandar dan valid serta manajemen data yang valid bertanggung jawab dan konsisten.
Kelima, Kepala OPD dan Pimpinan BUMN, BUMD, Lembaga Swasta, termasuk klinik swasta, para kepala sekolah agar lebih tegas mewajibkank ASN dan karyawan lainna yang memiliki Balita untuk hadir pada bulan operasi timbang dan pemantauan status gizi Balita setiap bulan di Posyandu.
Keenam, Ketua Tim Penggerak PKK Flotim bersama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan agar berkoordinasi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Dasa Wisma untuk dapat menggerakkannya kehadiran semua Balita.
