Network
“Sehingga saya kira, kita berikan kesempatan kepada Dinas PUPR Flores Timur melakukan evaluasi, dan memberikan waktu bagi rekanan untuk selesaikan pekerjaannya," sambungnya.
Ia melanjutkan, pada prinsipnya, yang dibutuhkan adalah output dari hasil kerja, di mana hasilnya menjadi asas manfaat untuk masyarakat.
Baca Juga: Klasemen Sementara Piala Asia U20 2023: Indonesia Terancam Gagal Jika Kalah di Laga Akhir
“Jadi berikan waktu kepada rekanan untuk lanjutkan pekerjaannya dengan tetap memperhatikan kualitas, karena yang kita butuhkan adalah ada asas manfaatnya bagi masyarakat sekitar atas pekejaan ini. Jadi saat ini, sejauh rekanan bertanggung jawab selesaikan, ya kita dorong,” ujarnya.
Meski demikian, Nani mengatakan bahwa hal itu tidak berlaku jika rekanan dengan sengaja meninggalkan pekerjaan itu dan menimbulkan kesan tidak bertanggung jawab.
“Mungkin bisa didorong ke proses hukum," ungkap anggota DPRD Flotim sekaligus mantan Ketua DPRD Flotim Periode 2014-2019 tersebut.
Baca Juga: TikTok Bakal Perkenalkan Fitur Baru untuk Anak di Bawah 18 Tahun, Apa Itu?
Nani mengakui, lembaga dan dirinya secara pribadi juga mengapresiasi dan berterima kasih kepada pengawasan dan perhatian publik yang dilakukan oleh masyarakat, media, dan yang lainnya, atas setiap pembangunan di daerah ini.
Hal ini tentunya sangat bernilai positif dan membantu pemerintah daerah dan lembaga dalam setiap perkembangan pembangunan di Kabupaten Flores Timur.
Namun dirinya mengatakan, kalau semuanya dibawa ke ranah hukum, tentu banyak konsekuensinya. Salah satunya adalah pekerjaan akan semakin lama diselesaikan.
