Joe Biden Menandatangani RUU Pendanaan Sementara, Beginilah Reaksi Sebagian Besar Republikan

- 4 Desember 2021, 08:02 WIB
Presiden AS Joe Biden. Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang akan mendanai pemerintah hingga 18 Februari.
Presiden AS Joe Biden. Presiden AS Joe Biden telah menandatangani undang-undang yang akan mendanai pemerintah hingga 18 Februari. /EVELYN HOCKSTEIN/REUTERS

“Saya senang bahwa pada akhirnya, kepala yang lebih dingin menang. Pemerintah akan tetap terbuka dan saya berterima kasih kepada anggota majelis ini karena telah membawa kita kembali dari ambang penutupan yang dapat dihindari, tidak perlu, dan mahal,” kata Pemimpin Mayoritas Senat Chuck Schumer dilansir Aljazeera.

Pemungutan suara di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat datang di tengah perdebatan partisan yang intens mengenai mandat vaksin virus corona dan pada saat para pejabat telah menyuarakan keprihatinan tentang potensi penyebaran varian virus corona Omicron di negara tersebut.

Baca Juga: Ketua Federal Reserve Jerome Powell Ungkap Varian Omicron Virus Corona Timbulkan Risiko Aktivitas Ekonomi

Pemerintahan Biden melihat vaksinasi sebagai cara tercepat untuk mengakhiri pandemi yang telah menewaskan lebih dari 780.000 orang di AS.

Pada hari Kamis, Biden meluncurkan rencana baru untuk mencegah kebangkitan virus yang termasuk membuat vaksin, termasuk booster jabs, serta tes virus corona di rumah yang lebih mudah tersedia bagi orang Amerika.

“Para ahli mengatakan bahwa kasus Covid-19 akan terus meningkat dalam beberapa minggu ke depan musim dingin ini, jadi kita harus siap,” kata Biden.

Baca Juga: Organisasi Bantuan Internasional dan Para Ahli Angkat Bicara Soal Sanksi Pimpinan AS untuk Taliban 

Pemerintah telah mengejar persyaratan vaksin untuk beberapa kelompok pekerja, tetapi upaya tersebut menghadapi kemunduran hukum.

Pengadilan telah membatalkan beberapa mandat, termasuk putusan minggu ini yang memblokir penegakan persyaratan untuk beberapa petugas kesehatan di 10 negara bagian AS.

Sebelumnya, pengadilan banding federal untuk sementara menghentikan persyaratan Administrasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memengaruhi pengusaha dengan 100 atau lebih pekerja.

Halaman:

Editor: Eto Kwuta

Sumber: Aljazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah