Network
FLORES TERKINI - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Flores Timur menyampaikan tuntutan mereka kepada lembaga DPRD Flores Timur di Depan Gedung Balai Gelekat Lewo pada Senin, 21 Juni 2021.
"Berapa kali lagi kami harus turun menyampaikan aspirasi-aspirasi kami semacam ini. Kami menuntut lunasi hutang RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka dari tahun 2019 bahkan triwulan pertama hingga saat itu belum dilunasi. Apa yang mereka pakai untuk menghidupi keluarga mereka?" kata Ketua GMNI, Yulius Ninu Badin.
Ia menyebutkan, hutang tenaga nakes pada bulan Agustus 2019 sampai saat ini belum dilunasi, sehingga menurutnya hal itu tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Baca Juga: Jadwal Acara MNCTV Selasa 22 Juni 2021: Saksikan Jali Preman Soleh dan Raden Kian Santang Prahara
"Mau sampai kapan dibiarkan teman-teman. Kami menolak untuk bungkam. Eh, pemerintah Flores Timur lihatlah belanja tak terduga. Berdasarkan mekanisme dan regulasinya, belanja tak terduga harus ada status tanggap darurat. Dalam peraturan Dalam Negeri No.13 tahun 2006 ayat 32 mengatakan bahwa belanja tak terduga itu digunakan untuk kejadian-kejadian yang tidak biasa. Kejadian tak biasa yang dimaksud adalah tanggap darurat," tohoknya lagi.
Sementara itu, salah satu pentolan aksi GMNI membacakan tuntutan mereka di hadapan Wakil Ketua DPRD Flores Timur, Yosep Paron Kabon.
Tuntutan yang diajukan GMNI adalah menggugat penggunaan dana tak terduga yang tidak sesuai regulasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, meminta transparansi pemerintah daerah Flores Timur mengenai penggunaan belanja tak terduga, dan mendesak inspektorat dan badan pemeriksa keuangan melakukan audit terhadap penggunaan belanja tak terduga.
Baca Juga: Wacana Jakarta Lockdown dalam Waktu Dekat, Wagub DKI: Masih Tunggu Instruksi Pemerintah Pusat
Selanjutnya, meminta kepada pemerintah daerah Flores Timur untuk segera melunasi utang tenaga kesehatan RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, mendesak Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur, untuk segera merevisi kebijakan mengenai penyesuaian belanja honorer dan hari kerja bagi jasa pelayanan umum secara keseluruhan, khususnya bagi tenaga honorer di RSUD Hendrikus Fernandez Larantuka, juga mendesak pemerintah daerah untuk segera menghapus honor Forkopimda.
