Network
FLORES TERKINI - Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan, bupati atau wali kota yang tidak turun angka stuntingnya, DAU-nya harus dipotong.
Hal tersebut disampaikan Viktor Laiskodat pada kegiatan Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) di Provinsi NTT, yang berlangsung di Hotel Aston Kupang, Jumat, 4 Maret 2022.
Pasalnya seperti dilansir nttprov.go.id, NTT merupakan salah satu provinsi dengan angka stunting dan gizi buruk yang tinggi.
Baca Juga: Warga Lapas Binaan di Yogyakarta Diperlakukan Tidak Manusiawi, Berikut Penjelasan Komnas HAM
Padahal menurut Viktor Laiskodat, pemerintah telah menyiapkan semuanya untuk mengatasi masalah stunting tersebut, mulai dari perencanaan, sumber daya, anggaran, dan regulasinya.
“Lalu kalau angka stunting masih tinggi berarti kita tidak punya kepedulian. Dan sesungguhnya kualitas kepemimpinan kita diukur di situ. Saya akan diskusikan dengan Presiden agar bupati atau wali kota yang tidak turun stuntingnya, DAU-nya harus dipotong,” tegas Gubernur Viktor Laiskodat, dikutip dari nttprov.go.id.
Karena itu, Gubernur NTT meminta para bupati/wali kota untuk bekerja extra ordinary atau secara luar biasa dan out of the box atau di luar cara-cara yang umum, dengan merujuk pada data pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), untuk mengatasi masalah stunting di NTT.
Baca Juga: Sinopsis Terpaksa Menikahi Tuan Muda Senin 7 Maret 2022: Abhimana Jadi Bola Liar Dharma di Penjara
“Saya pastikan mulai hari ini, seluruh data kita berbasis pada data pada BKKBN. Dengan data, by name by adress kita bisa langsung kerjakan dan lakukan langkah-langkah aksi. Melalui perencanaan yang sudah sempurna seperti itu kita tinggal eksekusi. Kalau tidak berhasil berarti tim yang bergerak di lapangan bermasalah. Perencanaan yang baik dan tepat berarti 50 persen kegiatan kita telah berhasil,” kata Gubernur NTT.
