Network
Lebih lanjut, Gubernur Viktor Laiskodat meminta para bupati/wali kota di NTT agar terus-menerus turun ke desa-desa dan mempropagandakan cara penurunan stunting kepada masyarakat, sehingga mereka punya pemahaman dan pengetahuan yang memadai.
“Kalau kita bermimpi menciptakan generasi unggul NTT pada tahun 2045, maka bupati atau wali kota tidak boleh hanya berdiam diri di kantor. Harus turun ke desa-desa dan lapangan. Kita sudah berulang-ulang kali rapat tentang stunting. Saya harapkan kepada para bupati/wali kota untuk bangun motivasi dan keinginan yang kuat dalam lakukan perubahan yang besar dengan rencana yang sudah ada,” ujarnya.
Baca Juga: Prediksi dan Link Live Streaming Liverpool vs Inter Milan: The Reds Lebih Diunggulkan dalam Laga Ini
Gubernur meyakini, semua pihak tentunya tidak berkehendak agar pemerintah pusat terus menempatkan NTT sebagai provinsi dengan anak-anak stunting terbanyak di Indonesia.
“Karenanya, rencana kerja ini harus dilanjutkan sampai di tingkat desa. Sekembalinya dari sini, kita harus lakukan aksi nyata. Enam bulan dari sekarang kita bisa lihat parameter mana yang tidak dapat dilakukan. Di kabupaten mana, kecamatan mana, dapat kita lihat,” jelas Gubernur.
Menurut Gubernur Viktor Laiskodat, harus ada satu kesatuan gerak bersama sampai ke tingkat desa dalam rangka menurunkan angka stunting, karena penanganan masalah stunting sebenarnya soal kepedulian dan komitmen yang kuat dari pemimpin.
Baca Juga: Tekan Peningkatan Angka Stunting di Ende, Julie Laiskodat Gencarkan Gerakan Makan Ikan
“Saya harapkan ini jadi komitmen kita bersama. Kalau kita sudah rapat begini hebat, harus ada aksi nyata berupa penurunan stunting. Saya tegaskan ini harus jadi rapat terakhir. Kita harus malu. Saya lihat sudah mulai ada perubahan cara kerja para bupati. Kita harus meninggalkan cara kerja lama,” jelas Gubernur.
“Saya harapkan kita jadi satu kesatuan tim kerja yang baik dan dalam semangat kolaboratif yang utuh untuk berikan martabat bagi bangsa ini, khususnya provinsi yang kita cintai dan kabupaten atau kota yang kita pimpin,” pungkasnya.
Untuk diketahui, BKKBN mencatat sebanyak 15 kabupaten di NTT tengah dalam situasi darurat terkait dengan masalah “kekerdilan”.
