Network
FLORES TERKINI - Upaya untuk menurunkan angka penderita stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus digalakkan pemerintah setempat.
Pasalnya, belum lama ini sebagaimana diberitakan ANTARA Jumat 4 Maret 2022, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyebut sebanyak 15 kabupaten di NTT tengah dalam situasi darurat terkait dengan masalah “kekerdilan”.
Klaim tersebut merujuk pada Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, di mana di NTT terdapat 15 kabupaten dengan kategori “merah” karena angka kekerdilan di atas 30 persen seperti Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Timor Tengah Utara (TTU), Alor, Sumba Barat Daya (SBD), Manggarai Timur (Matim), Kupang, dan Rote Ndao.
Baca Juga: Bupati Nagekeo: Kehadiran Satpol PP Bukan Sekadar Memiliki Keterampilan Teknis Belaka
Dari antara 15 kabupaten di NTT itu, lima di antaranya masuk sepuluh besar dengan angka prevalensi kekerdilan tertinggi di Indonesia, dari 246 kabupaten/kota yang menjadi prioritas percepatan penurunan angka kekerdilan.
Kelima kabupaten tersebut adalah TTS peringkat pertama, TTU peringkat kedua, Alor peringkat kelima, SBD peringkat keenam, Matim peringkat kedelapan.
Selain itu, BKKBN menyebut ada tujuh kabupaten/kota dengan kategori “kuning” dengan angka kekerdilan antara 20 sampai 30 persen, di antaranya Kabupaten Ngada, Sumba Timur, Nagekeo, Ende, Sikka, Kota Kupang, dan Flores Timur (Flotim).
Baca Juga: Antusiasme Masyarakat Lembata dalam Eksplorasi Budaya Lembata, Begini Pendapat Seorang Guru
“Tidak ada satupun daerah di NTT yang berstatus hijau atau berprevalensi stunting antara 10 hingga 20 persen, apalagi berstatus biru untuk prevalensi stunting di bawah 10 persen,” kata Hasto seperti dilansir ANTARA.
