Network
FLORES TERKINI – Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kupang yang merupakan satu dari dua sekolah target penerapan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi sudah mulai melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM) sesuai dengan instruksi Gubernur Viktor Bungtilu Laiskodat.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan dua sekolah yang akan menerapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi. Selain SMAN 1 Kupang, SMAN 6 Kupang juga menerapkan kebijakan dimaksud.
Gubernur NTT, Viktor Bungtilu Laiskodat, dalam klarifikasinya belum lama ini mengatakan bahwa dua sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut didasarkan pada kesediaan dan kesanggupan mereka untuk menjalankan aturan terbaru masuk sekolah jam 5 pagi.
Selain itu, dua sekolah tersebut dipilih untuk menerapkan aturan masuk sekolah jam 5 pagi karena dinilai merupakan sekolah yang unggul, juga dapat menjadi semacam role model bagi efektivitas kebijakan tersebut.
Situasi di SMAN 1 Kupang
Setelah adanya polemik dan masukkan dari sejumlah kalangan, KBM di SMAN 1 Kupang dimulai pada pukul 05.30 WITA.
Pelaksana Tugas Kepala SMA Negeri 1 Kupang, Sandi Paliman, menjelaskan bahwa sebelumnya KBM di sekolah itu dimulai pukul 06.30 WITA, tetapi kemudian dimajukan ke pukul 05.30 WITA sesuai dengan instruksi Gubernur NTT. Imbasnya, waktu pulang sekolah bagi para siswa pun berubah.
“Biasanya jam pulang jam 13.00 WITA, kini pulang lebih awal, yakni jam 12.00 WITA," kata dia, dilansir dari ANTARA pada Kamis, 2 Maret 2023.
Menurut Sandi, tanggapan para siswa atas kebijakan tersebut cukup baik, meski belum sempurna dalam praktiknya.
“Pada awalnya datang sekitar 16 orang dari 400-an siswa, tetapi setelah memasuki jam 05.30 WITA semakin banyak yang datang walaupun terlambat," ujarnya.
Sementara itu, Karolina Langko, siswi Kelas 12 IPS di SMAN 1 Kupang, mengaku tidak bermasalah dengan perubahan waktu KBM di sekolahnya.
"Ini demi pengembangan karakter kami, jadi saya setuju saja," kata dia.
Meski begitu, ada kesulitan yang dialaminya. Karolina mengaku kesulitan mengakses pelayanan transportasi untuk berangkat ke sekolah lebih pagi, karena umumnya angkutan umum belum beroperasi pada pukul 04.30 WITA sampai 05.30 WITA.
"Tadi saya bangun jam 04.00 pagi, lalu diantar kakak yang juga pagi-pagi harus berangkat kerja. Untuk transportasi (pelajar) diharapkan bisa dipikirkan oleh pemerintah juga," kata dia.
Viktor Bungtilu Laiskodat Soal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi
Dalam acara pembukaan Sidang Sinode GMIT pada Selasa, 28 Februari 2023, Viktor Bungtilu Laiskodat membeberkan sejumlah alasan di balik kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.
Baca Juga: Siswa Ini Nekat Tidur Malam di Sekolah, Buntut Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT
“Dalam rapat saya diskusi dengan teman-teman kepala sekolah dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengapa uang begini banyak dilawan dengan sekolah swasta dari Jakarta yang saya tahu pasti mereka punya investasi sekitar tiga persen, di bawah dari Provinsi Nusa Tenggara Timur punya investasi,” kata VBL, sapaan akrab Gubernur NTT, dikutip dari kanal YouTube Biro Administrasi Pimpinan Provinsi NTT.
Bagi VBL, dengan kondisi seperti itu, mengapa tidak ada siswa dari NTT yang tidak lolos masuk Perguruan Tinggi (PT) semisal Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), atau Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.
Menurutnya, Pemprov NTT tidak membutuhkan semua sekolah untuk menerapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi, selain dua sekolah di Kota Kupang yang dinilai unggul, yakni SMAN 1 Kupang dan SMAN 6 Kupang.
“Dua sekolah itu sekolah unggul; unggul dalam pengetahuan, unggul dalam karakter. Dua sekolah ini harus, untuk mencukupi itu karena kita punya kekurangan-kekurangan, tidak bisa NTT itu dipersepsikan atau disamakan dengan di Jakarta atau Finlandia,” ujarnya.
Lebih lanjut kata Viktor, NTT memiliki kekurangan infrastruktur, suprastruktur, bahkan sumber daya, kecuali dalam hal keuangan.
“Uang Nusa Tenggara Timur untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 50 persen APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur ada di dinas itu. Tanpa DAU (Dana Alokasi Umum) yang diarahkan, uang provinsi untuk APBD itu sudah 35 persen, melampaui undang-undang (20 persen). Kita tanpa DAU yang diarahkan sudah 35 persen, apalagi yang diarahkan, kita menyentuh (angka) 50 persen. Itu semua ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” kata VBL.
Baca Juga: CPNS 2023 Dilaksanakan Usai Tes PPPK, Kemenpan RB Belum Pastikan Waktu Pelaksanaannya
Menurut VBL, untuk menjawab uang sebanyak itu, ada desain khusus yang difokuskan untuk dua sekolah di Kota Kupang melalui kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.
“Fokus itu artinya tidak boleh semua. Tapi banyak (sekolah) yang bilang begini, ‘kami ju mau e’. Ya coba aja, nanti kita lihat ada yang sanggup (atau tidak). Laporan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada saya, dua (sekolah) punya kemampuan sanggup dan dapat dilakukan,” terangnya.
Dua sekolah tersebut SMAN 1 Kupang dan SMAN 6 Kupang yang akan terus menerapkan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi.
Baca Juga: Soal Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT, PGRI: Lebih Cocok untuk Sekolah dengan Sistem Asrama
“Uang yang banyak itu akan difokuskan untuk dua sekolah ini. Pertama, kita akan kerja sama dengan lembaga yang membuat orang yang masuk di UI lulus, sehingga dia mengajarkan anak ini dengan baik sehingga yang tertarik masuk UI mereka dipersiapkan dari awal. Ketika tes UI, mereka punya standar yang sama dengan Jakarta,” lanjut VBL.
“Ataupun yang menuju Harvard University sekalipun, mereka dipersiapkan supaya masuk. Hanya dua sekolah ini,” imbuhnya.
Sementara terkait kendala yang berpotensi menghambat penerapan kebijakan itu seperti kendaraan umum dan keamanan, Viktor mengaku akan bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mengatasinya.
Viktor mengharapkan, para orang tua yang menginginkan anaknya berprestasi di masa depan maka mereka dapat membantu mendorong anaknya untuk masuk ke dua sekolah yang menjalankan kebijakan masuk sekolah jam 5 pagi itu.
“Yang tidak mau tidak dipaksa. Banyak orang mengatakan itu pagi buta, lihat baik-baik, matahari terbit di Nusa Tenggara Timur itu pukul 05.48. Filosofi seorang tokoh adalah sebelum matahari itu terbit, dia telah siap untuk hidup di dalam pembangunan aktivitas sehar-hari,” bebernya.
Viktor Bungtilu Laiskodat menegaskan, ia tidak akan mundur sedikit pun, yang bisa diartikan sebagai menarik kembali kebijakan tersebut, terutama selama ia masih menjabat sebagai Gubernur NTT.
“Saya tidak akan mundur, nanti kalau saya tidak jadi gubernur lagi, pengganti saya bisa cabut (kebijakan itu). Tapi saya menyatakan ini penting melatih mereka (para siswa). Jadi mereka disiapkan dengan baik. Semua dari sistem dan uang yang banyak itu, mereka disiapkan dengan baik,” tegasnya.
Baca Juga: Kebijakan Masuk Sekolah Jam 5 Pagi di NTT Lahirkan Polemik, Viktor Laiskodat: Saya Tidak akan Mundur
Pernyataan Sikap PGRI NTT
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) NTT menyatakan perlu adanya kajian mendalam dalam penerapan kebijakan KBM mulai pukul 05.30 WITA.
"Perlu dilakukan kajian mendalam dan sosialisasi terkait pelaksanaan KBM pukul 05.30 Wita yang melibatkan pemangku kepentingan di bidang pendidikan," kata Ketua PGRI NTT, Simon Petrus Manu, dalam keterangannya pada Selasa, 28 Februari 2023.
PGRI NTT menilai, pelaksanaan pembelajaran mulai pukul 05.30 WITA lebih cocok untuk sekolah dengan sistem asrama.
Baca Juga: Heboh Sekolah Mulai Jam 5 Pagi di NTT, Ombudsman Minta Pemprov Jelaskan Apa Urgensinya
Usia rata-rata peserta didik pada jenjang SMA/SMK, kata dia, adalah 15-17 tahun dan masih berkategori anak-anak yang membutuhkan waktu istirahat yang cukup.
Selain itu, pada rentang waktu pukul 05.00-05.30, banyak siswa yang masih kesulitan dalam mendapat transportasi umum ke sekolah.
"Khususnya untuk siswa perempuan sangat rawan terhadap begal dan ancaman tindakan asusila seperti ancaman pemerkosaan, kekerasan seksual dan lainnya,” ujarnya.
Petrus Manu mengatakan, pemerintah provinsi menerapkan kebijakan tersebut untuk mendorong SMA/SMK di NTT agar masuk dalam 200 sekolah terbaik secara nasional. Namun, KBM mulai pukul 05.30 WITA bukanlah indikator keberhasilan, baik dari aspek biologis dan psikologis.
Menurut dia, jika kebijakan KBM pukul 05.30 WITA tersebut dibuat untuk alasan penguatan pendidikan karakter peserta didik maka tidak akan efektif.
"Penguatan pendidikan karakter sebaiknya dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan merdeka belajar atau penguatan profil pelajar Pancasila," katanya.
PGRI NTT akhirnya menyarankan agar pemerintah provinsi perlu duduk bersama dengan semua pihak untuk mengkaji indikator keberhasilan belajar terkait menuju 200 sekolah terbaik di Indonesia.***
