Network
FLORES TERKINI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (ADPRD) dari Fraksi PKB, Muhammad Mahlin, menyoroti progres pembangunan dan rehabilitasi Puskesmas Ritaebang, Kecamatan Solor Barat, Kabupaten Flores Timur (Flotim), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pasalnya hingga hari ini, pembangunan dua unit baru dan rehabilitasi di Puskesmas itu tak kunjung rampung, entah apa yang menjadi kendala utamanya.
Padahal, paket pekerjaan yang dimulai sejak Agustus 2022 usai penandatanganan kontrak kerja per tanggal 20 Juli 2022 oleh CV Kati Dewa itu sudah dua kali mendapatkan adendum (tambahan waktu pengerjaan), gegara pembangunan dan rehabilasi yang tidak juga selesai.
Adendum pertama didapatkan per tanggal 20 Desember 2022 sampai tanggal 17 Februari 2023. Namun karena pengerjaannya tidak juga rampung maka ditambah lagi 10 hari ke depan sampai tanggal 27 Februari 2023. Akan tetapi, lagi-lagi proyek itu belum selesai dikerjakan hingga hari ini.
Dengan kondisi lambatnya pekerjaan tersebut, ADPRD Flotim yang akrab disapa Mat Mahlin itu menilai sekaligus mempertanyakan kinerja pengawas pekerjaan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Menurutnya, baik pengawas pekerjaan maupun PPK terkesan santai-santai saja terhadap kontraktor pelaksana yang pekerjaannya tidak selesai tepat waktu, apalagi sudah diadendum dua kali tapi juga belum selesai hingga hari ini.
Baca Juga: Viral Video Detik-detik Evakuasi Tangan Balita yang Terjepit di Eskalator, Tangisannya Bikin Sedih
Sebagai tindak lanjutnya, Mat Mahlin mengaku bahwa pihaknya akan menelusuri berapa banyak paket pekerjaan di tahun 2022 yang dikerjakan oleh kontraktor dimaksud.
“Jangan-jangan terlalu banyak paket pekerjaan yang dikerjakan oleh yang bersangkutan, sehingga dia kesulitan tenaga dan hal-hal teknis lain,” kata Mat Mahlin saat dihubungi melalui pesan WhatsApp pada Kamis, 2 Maret 2023.
Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga akan menelusuri apakah kualitas pekerjaan yang dikerjakan pada proyek pemerintah yang lain selama tahun 2022 mengalami persoalan atau tidak.
“Itu akan kami telusuri, sehingga ke depannya tidak ada semacam monopoli pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Perlu langkah pemerataan bagi semua putra daerah di Solor untuk mendapatkan pekerjaan dari pemerintah kabupaten,” tegasnya.
“Perlu kami tegaskan, karena selama ini terkesan hanya perusahaan tertentu yang memiliki koneksi di pemerintahan kabupaten yang selalu mendapatkan ‘kue’ pekerjaan,” imbuhnya.
Bagi Mat Mahlin, yang juga sempat melakukan sidak di lokasi pengerjaan Puskesmas Ritaebang bersama Nona Lamoren pada 25 Februari 2023, kasus proyek di Puskesmas Ritaebang diharapkan bisa menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah dan PPK.
“Untuk lebih adil dan bijak lagi dalam memilih pihak ketiga sebagai pelaksana pekerjaan pemerintah,” pungkasnya.***
