Network
Mulaidil berharap, dengan adanya Pj Kepala Desa Parumaan dan Ketua BPD yang baru nanti, pelayanan di desa tersebut dapat berjalan seperti biasanya, layaknya desa-desa lainnya yang memiliki pemerintahan.
“Tuntutan kami selain Pj Kepala Desa Paruman, Ketua BPD juga harus diganti karena tidak pernah memberikan pelayanan kepada masyarakat dan lebih banyak tinggal di Nangahale,” ujar Mulaidil.
Baca Juga: Ratusan Warga di Sikka Protes Pasca Sejumlah Pohon di Eks Lahan HGU Ditebang
Dalam kesempatan itu juga, Mulaidil turut membeberkan sejumlah alasan lain yang melatarbelakangi tuntutan warga agar Pj Kepala Desa Parumaan dan Ketua BPD dicopot dari jabatan masing-masing.
Ia mengatakan, beberapa alasan tersebut adalah permasalahan terkait program pengadaan sampan bagi masyarakat yang bekerja sebagai nelayan. Kata Mulaidil, anggaran belanja yang dianggarkan Pj Kepala Desa Parumaan tidak sesuai dengan Rincian Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran (TA) 2023.
Selain itu, ada juga proyek pembangunan turap yang hingga hari ini tidak kunjung selesai, program BLT Dana Desa dilaksanakan tanpa melalui musyawarah desa, bahkan uang retribusi air minum masyarakat Desa Parumaan tidak pernah dibayarkan kepada Pemerintah Desa Koja Gete.
Imbas dari masalah terakhir di atas, jaringan air minum di wilayah itu pun ‘diputus’ oleh pihak Desa Koja Gete, hingga masyarakat Desa Parumaan kesulitan mendapatkan air minum hingga saat ini.
“Masyarakat Desa Parumaan saat ini mengalami kesulitan air minum, karena jaringannya telah diputuskan oleh Pemerintah Desa Koja Gete lantaran iuran tidak dibayar selama satu tahun. Hal ini karena sumber air minum berasal dari Desa Koja Gete,” lanjut Mulaidil.
Terpisah, Pj Kepala Desa Parumaan, Mudir, yang dihubungi FLORESTERKINI.com melalui sambungan telepon seluler pada Rabu, 20 Desember 2023, tidak memberikan tanggapan apapun juga. Bahkan, awak media ini telah berkali-kali menghubungi yang bersangkutan, namun tidak mendapatkan secuil pun jawaban darinya.***
