Network
FLORESTERKINI.com – Menuju Pilkada 2024 di November mendatang, Dewan Pimpinan Daerah II Partai Golongan Karya (DPD II Golkar), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), secara resmi membuka pendaftaran bagi bakal calon bupati (bacabup) dan bakal calon wakil bupati (bacawabup) periode 2024-2029.
Pendaftaran yang dibuka dari tanggal 17-19 April 2024 tersebut terbuka untuk umum, khususnya bagi putra-putri terbaik daerah di TTU yang ingin bertarung di Pilkada 2024 melalui pintu partai berlambang pohon beringin itu.
"Kita berikan ruang sepenuhnya untuk mendaftarkan diri di Partai Golongan Karya, bagi putra-putri terbaik di daerah ini," kata Ketua Tim 7 sekaligus Sekretaris Partai Golkar TTU, Wilem Oki, yang dihubungi FLORESTERKINI.com melalui panggilan WhatsApp pada Rabu, 17 April 2024 malam.
Wilem mengatakan, DPD Partai Golkar secara internal sebenarnya sudah mempunyai kader yang siap diusung sebagai calon bupati dalam Pilkada 2024 di TTU, sesuai dengan arahan DPP.
Namun, pihaknya tetap membuka pendaftaran bagi siapa saja yang ingin bertarung di Pilkada TTU pada November 2024 nantinya.
Menurutnya, hal itu dilakukan untuk memenuhi target kursi yang telah ditentukan secara regulasi, yakni minimal tujuh kursi dalam perolehan Pemilu Legislatif pada 14 April 2024 lalu.
“Kita membuka pendaftaran bagi seluruh masyarakat TTU yang ingin bertarung di Pilkada pada bulan November 2024 ini. Meskipun kami adalah partai pemenang pemilu dan memperoleh lima kursi dalam pileg kemarin, namun itu belum cukup untuk kami mengusung paket calon bupati dan wakil bupati dari Partai Golkar sendiri," ujarnya.
Dia menjelaskan, pendaftaran itu dibuka hanya dalam kurun waktu tiga hari, terhitung dari tanggal 17-19 April 2024, karena masih ada tahapan dan proses panjang atau survei bagi setiap orang yang telah mendaftar melalui Partai Golkar, yang nantinya akan berproses hingga Juli 2024 mendatang.
Konsisten Galang Koalisi
Wilem mengaku, pihaknya secara organisasi konsisten dan taat kepada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang secara mekanisme sudah menginstruksikan agar tetap menggalang kekuatan politik dengan partai-partai lain melalui jalur Koalisi Indonesia Maju (KIM).
