Network
FLORESTERKINI.com – Deputi II Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN) Bidang Politik, Erasmus Cahyadi, mempertanyakan sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) yang dikantongi pihak PT Kristus Raja Maumere (Krisrama).
Ia mengaku kaget, karena sertifikat HGU PT Krisrama yang menguasai lahan masyarakat adat di Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), diterbitkan kembali pada September 2023, meski ada penolakan dari masyarakat adat setempat.
Hal itu disampaikan Erasmus dalam sesi pelatihan advokasi untuk kader pejuang masyarakat adat di Desa Nangahale, Kamis, 18 April 2024.
"Ini sangat mengejutkan, karena wilayah yang menjadi konsensi masih berstatus sengketa, tapi itu diabaikan Kementerian ATR/BPN. Ini yang menjadi pemicu pro-kontra di masyarakat," katanya.
Ditanya terkait maksud pelatihan tersebut, kata Erasmus, hal itu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat adat dalam rangka membela diri terhadap hak-hak mereka, di tengah kebijakan politik hukum nasional maupun daerah yang tidak berpihak.
Menurut dia, untuk mempertahankan hak mereka, masyarakat adat perlu diberi pengetahuan soal strategi bagaimana seharusnya memperjuangkan kepentingannya.
"Kita berdiskusi dengan tokoh perempuan, pemuda dan semua masyarakat adat, tentang bagaimana strategi perjuangan. Berjuang itu butuh strategi, dan kegiatan advokasi ini untuk mempersiapkan hal itu," ujarnya.
Ia mengaku, pelatihan tersebut digelar langsung di Desa Nangahale karena masyarakat adat setempat sedang berpolemik dengan PT Krisrama terkait sertifikat HGU.
