Network
FLORES TERKINI - Kelangkaan minyak goreng yang tengah terjadi saat ini diikuti dengan kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.
Menurut Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, kelangkaan solar subsidi yang terjadi di berbagai daerah saat ini akibat kuota turun sebesar lima persen dan permintaan justru naik 10 persen.
"Gap inilah yang menyebabkan terjadinya masalah di suplai (penawaran). Demand (permintaan) naik 10 persen tetapi dari sisi suplai itu kuotanya turun 5 persen," kata Nicke dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin, 28 Maret 2022, dikutip dari ANTARA.
Baca Juga: TERBARU! Harga dan Spesifikasi Lengkap Realme Narzo 50A Prime, Handphone Khusus Para Gamer
Nicke menerangkan, pada 2021 kuota solar subsidi Pertamina tercatat sebanyak 14,85 juta kiloliter dengan angka realisasi penyaluran sebesar 14,75 juta kiloliter.
Namun pada 2022 kuota solar subsidi Pertamina ditargetkan hanya sebanyak 14,05 juta kiloliter dengan angka estimasi permintaan mencapai 16 juta kiloliter atau naik 14 persen.
"Sampai dengan akhir tahun ada peningkatan 14 persen kuotanya, tetapi di sisi lain suplai malah turun lima persen," ujar Nicke.
Baca Juga: Jadwal Acara dan Live Streaming SCTV 28 Maret 2022, Nonton Magic Tasbih dan Pelangi Untuk Nirmala
Selain faktor pasokan dan permintaan, jelas Nicke, faktor disparitas harga antara solar subsidi dengan solar nonsubsidi yang mencapai Rp7.800 per liter juga menjadi penyebab kelangkaan tersebut.
Menurutnya, disparitas harga telah mendorong peralihan konsumsi masyarakat dan industri yang semula menggunakan solar nonsubsidi, lalu kini memakai solar subsidi akibat selisih harga yang tinggi.
"Kami menggandeng aparat penegak hukum untuk melakukan pengendalian dan monitoring di lapangan agar (solar nonsubsidi) ini sesuai dengan yang diperuntukkan," jelas Nicke.
Saat ini porsi solar subsidi terhadap keseluruhan penjualan solar yang dilakukan Pertamina mencapai 93 persen, sedangkan porsi solar nonsubsidi hanya sebesar 7 persen.
Lebih lanjut Nicke mengungkapkan, antrian kendaraan yang terjadi justru dari industri-industri besar, seperti sawit dan tambang sehingga perlu ditertibkan karena solar subsidi tidak diperuntukkan untuk kendaraan industri sawit dan tambang.
Ia berharap, regulasi solar subsidi tidak hanya dalam bentuk Peraturan Presiden tetapi juga Keputusan Menteri agar regulasi itu bisa digunakan sebagai dasar petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lapangan.
Baca Juga: Jadwal Acara dan Live Streaming Trans 7 Senin 28 Maret 2022, Saksikan Anak Sekolahan dan Lapor Pak
Meskipun demikian, pihak PT Pertamina (Persero) menyatakan tetap memasok solar subsidi meski kuotanya sudah melebihi 10 persen demi mengurangi antrian kendaraan di stasiun-stasiun pengisian bahan bakar.
"Kami tetap suplai walaupun sekarang kondisinya over kuota, sehingga kami berharap tidak ada antrian atau kelangkaan," ujarnya.
Dalam rapat tersebut, Nicke juga meminta dukungan parlemen untuk menambah kuota solar subsidi agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini.
Baca Juga: TERKINI! BUKU HARIAN SEORANG ISTRI 28 Maret 2022: Tulang Dewa Remuk Redam, Ini Penyebabnya
"Kami mohon dukungan jika memang solar subsidi ini bisa meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, maka kuotanya perlu disesuaikan dengan kebutuhan," ucap Nicke.
Hingga Februari 2022, realisasi penyaluran solar subsidi di Indonesia mencapai 2,49 juta kiloliter sedangkan kuota ritel hanya 2,27 juta kiloliter atau sudah kelebihan sebanyak 227.580 kiloliter.***
