Mereka juga menentang undang-undang pengambilalihan baru, yang memungkinkan akuisisi wajib tanah pribadi oleh negara dalam waktu delapan hari.
Aktivis berpendapat langkah tersebut akan membuka jalan bagi perusahaan asing untuk menghindari ketidakpuasan populer atas proyek-proyek seperti tawaran oleh Rio Tinto untuk meluncurkan tambang lithium di Serbia barat.
“Saya marah karena kita adalah negara yang diduduki. Saya tidak tahu mengapa orang lain diam,” kata Marija Popovic seorang pengunjuk rasa di Beograd sebagaimana dilansir Aljazeera.
Pihak berwenang Serbia telah menolak tuduhan itu, dengan mengatakan undang-undang baru diperlukan karena proyek infrastruktur.
Presiden Aleksandar Vucic mengatakan referendum akan diselenggarakan di tambang Rio Tinto.
Baca Juga: Ledakan Besar Mengguncang Ibu Kota Somalia, Al-Shabaab Kini Menargetkan Para Pejabat Barat
Para ahli telah memperingatkan bahwa tambang lithium yang direncanakan akan menghancurkan lahan pertanian dan mencemari perairan.
Rio Tinto telah mengatakan akan mematuhi semua standar lingkungan domestik dan Uni Eropa di lokasi tersebut.
Ia berencana untuk menginvestasikan $ 2,4 miliar dalam proyek tersebut, menurut Vesna Prodanovic, direktur Rio Sava, perusahaan saudara Rio Tinto di Serbia.