FLORES TERKINI – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), tengah menjadi sorotan publik. Dugaan adanya praktik penyimpangan oleh pihak penyalur menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, terutama Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Tiga jenis bansos yang diduga diselewengkan adalah Bantuan Langsung Tunai Program Keluarga Harapan (BLT PKH), Bansos Sembako, dan Bansos Yatim Piatu (YAPI).
Para KPM yang meminta identitas mereka dirahasiakan mengaku telah melaporkan masalah ini kepada pendamping PKH di wilayah mereka. Laporan ini kemudian diteruskan kepada pihak penyalur atau juru bayar.
Berdasarkan klarifikasi yang mereka terima, pihak juru bayar mengklaim bahwa masalah tersebut disebabkan oleh kesalahan teknis, khususnya dalam proses pemindaian foto penerima.
Baca Juga: Pilkada 2024: Bawaslu Ende Resmi Luncurkan Posko Pengaduan, Pastikan Semua Warga Terdata Saat Coklit
"Kami mendengar bahwa pihak juru bayar menjelaskan kepada dinas sosial bahwa ini terjadi karena kesalahan teknis saat memindai foto penerima," ujar salah satu KPM yang terlibat.
Namun, penjelasan tersebut dianggap tidak masuk akal oleh para penerima manfaat. Karena itu, mereka mempertanyakan bagaimana mungkin kesalahan pemindaian foto itu bisa terjadi berulang kali.
“Karena jumlah penerimanya banyak, maka mereka salah pada saat scan foto. Begitulah penjelasan pihak juru bayar saat klarifikasi mereka yang kami dengar,” imbuh PKM di wilayah kerja PT. Pos Larantuka dan Waiwerang seraya menegaskan penjelasan tersebut sama sekali tidak masuk akal.
Baca Juga: Seru! Sinopsis Saleha Episode Kamis 27 Juni 2024 di SCTV Semakin Tidak Terkendali
Beberapa PKM dari daratan Adonara Timur bahkan serta merta menilai, alasan kesalahan pemindaian foto para penerima bansos tersebut seakan-akan telah menjadi alasan berjemaah oleh pihak juru bayar.
“Bagaimana mungkin karena kesalahan scan foto, sedangkan oleh juru bayar yang sama pun sebelumnya telah melakukan hal yang sama saat penyaluran bansos YAPI di Kecamatan Adonara Timur dan Kecamatan Wotan Ulumado?” kata dua di antara KPM asal Adonara Timur tersebut.
“Masa di penyaluran YAPI pun dengan alasan salah scan foto penerima, di PKH dan Sembako pun oleh juru bayar yang sama juga bilang salah scan foto? Tingkat ketelitian mereka dimana? Bagi kami, alasan itu sama sekali tidak masuk akal,” imbuh mereka.
Janji Penyalur yang Tak Terpenuhi
Masalah yang dihadapi oleh KPM di Flores Timur tidak hanya soal terdepaknya beberapa penerima saat penyaluran. Ada juga indikasi praktik penyimpangan lain dalam penyaluran bansos PKH dan Bansos Sembako. Contohnya, beberapa KPM lansia yang sudah meninggal atau pindah alamat lintas kabupaten dan provinsi tetap terdaftar sebagai penerima bantuan.
Parahnya lagi, dana bansos dari KPM yang sudah meninggal atau pindah alamat tersebut malah disalurkan kepada KPM baru yang tidak memiliki hubungan keluarga di desa lain. Hal ini tentu menimbulkan kecurigaan dan protes dari masyarakat.
Baca Juga: Pasangan Mahasiswa Buang Bayi di Panti Asuhan, Mengaku Gegara Takut Ketahuan Orang Tua
KPM di wilayah kerja PT. Pos Larantuka juga mengeluhkan bahwa mereka yang tidak hadir saat penyaluran dijanjikan akan menerima bantuan di rumah. Namun, janji ini tidak pernah dipenuhi.
"Mereka berjanji akan membayar hak kami secara mencicil, tapi ini aneh. Kami meminta dinas sosial dan pihak terkait untuk lebih proaktif menelusuri masalah ini," ujar beberapa KPM.
Menurut mereka, praktik penyimpangan ini tidak hanya merugikan KPM ‘asli’, tetapi juga merugikan keuangan negara. Para KPM berharap agar pihak berwenang, termasuk Kejaksaan Negeri Flores Timur, Polres Flores Timur, dan Ombudsman Perwakilan NTT, dapat menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap penyimpangan ini.
Baca Juga: Berjuang Demi Kesejahteraan Bersama, Petani di Sikka Buka Jalan Tani dengan Uang Pribadi
Sebelumnya diberitakan, terkuaknya praktik menyimpang dalam proses penyaluran Bansos PKH, Sembako, dan YAPI di Flores Timur bermula dari keheranan para KPM yang terdepak pada tahapan penyaluran periode 2023 lalu. Pada Tahap I dan II, mereka menerima bantuan, namun pada Tahap III dan IV, nama mereka tidak lagi diumumkan tanpa penjelasan yang terang-benderang dan masuk akal.
Kejanggalan juga ditemukan pada aplikasi SIKS-NG, di mana status KPM masih aktif dan menunjukkan bahwa bantuan telah disalurkan. Namun, para KPM menyatakan bahwa mereka tidak pernah menerima bantuan tersebut.
"Status kami masih aktif di SIKS-NG, tapi kami tidak pernah menerima bantuan yang dikatakan telah tersalur. Kemanakah hak kami?" ungkap beberapa KPM dengan kecewa.***