Network
FLORES TERKINI – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT, menggelar seruan aksi di depan kantor DPRD hingga Kantor Bupati Flores Timur, Jumat, 11 Juni 2021.
Dalam seruan aksi tersebut, PMKRI membawa 3 buah gugatan kepada DPRD Flores Timur dan mendesak agar segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk melakukan investigasi terhadap Pemerintah Daerah (Pemda) Flotim.
Adapun 3 buah tuntutan PMKR Cabang Larantuka yakni menggugat akuntabilitas penggunaan anggaran Covid-19, kejahatan anggaran pada LKPJ Bupati Flotim Tahun Anggaran 2020, dan menggugat hasil refocusing yang mengabaikan hak-hak dasar masyarakat.
Baca Juga: Lirik Lagu We Are The People yang Bakal Dibawakan Saat Opening Ceremony Euro 2020 Besok Dini Hari
Komisaris Daerah PMKRI Regio Flores Larantuka Labuan Bajo, Marselinus Atapuken, mengatakan dengan terperinci bahwa total realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan dalam LKPJ Bupati Flotim tahun 2020 yang mana telah dilaporkan pada tanggal 3 Juni 2021 sebesar Rp82.068.936.501.
Namun ketika dicermati dengan baik terhadap semua komponen pada urusan kegiatannya, ternyata total realisasi anggaran pada Dinas Kesehatan tidak sesuai dengan jumlah keseluruhannya.
“Dalam LKPJ Bupati Flotim tahun 2020, pada Dinas Kesehatan itu sebesar Rp82.068.936.501, namun dicermati dalam semua komponen untuk urusan kegiatannya ternyata berjumlah Rp81.343.311.151. Itu artinya bahwa ada sekitar Rp725.625.350 yang tidak terserap dalam daftar uraian program atau kegiatan pada Dinas Kesehatan,” terang Marsel.
Baca Juga: Dinilai Membuat Hidup Rakyat Makin Susah, Fadli Zon Tolak PPN Sembako
Marsel menambahkan, DPRD Flotim terkesan sangat tidak produktif dan melakukan pembiaran terhadap kejahatan anggaran dengan tidak begitu cermat melihat penggunaan anggaran untuk setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
