Network
FLORES TERKINI – Kasus garong uang rakyat (korupsi, red) bukan hanya terjadi pada kalangan kaum elit di negeri ini. Perilaku bobrok ini bisa dilakukan oleh siapapun yang empunya kekuasaan.
Seperti halnya terjadi di Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana dua oknum kepala desa akhirnya harus berurusan dengan hukum lantaran telah nekat garong uang rakyat sejumlah ratusan juta rupiah.
Pola kerja Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Belu yang telah bekerja secara maksimal dan secara maraton akhirnya berhasil mengungkap adanya tindakan pidana garong uang rakyat yang dilakukan oleh oknum kepala desa.
Dalam mengusut tuntas kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di wilayah hukumnya, Kejari Belu harus membawahi dua Kabupaten sekaligus, yakni Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka.
Dalam komitmen yang kuat, Kejari Belu berhasil memerangi tindakan garong uang rakyat dengan melakukan proses hukum terhadap para koruptor yang mencuri uang negara untuk memperkaya diri sendiri.
Hal ini telah dibuktikan pada Selasa, 28 Juni 2022, yang mana tim penyidik Kejari Belu kembali menetapkan status tersangka kepada dua kepala desa di Kabupaten Malaka.
Baca Juga: Polisi Tangani Kasus Pelemparan Pos Jaga di Rujab Bupati Belu, Begini Kronologisnya
Dua oknum kepada desa tersebut yakni Kepala Desa Manumutin Silole, Kecamatan Sasitamean, Yoseph Berek; dan Kepala Desa Alala, Kecamatan Rinhat, Jinisius T. Nain.
Dikutip dari voxtimor.pikiran-rakyat.com, Kajari Belu Samiadji Zakaria melalui Kasi Pidsus Kejari Belu Michael Tambunan, Rabu, 29 Juni 2022, mengatakan bahwa Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Belu telah menetapkan dua kepala desa di Kabupaten Malaka sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan dana desa di masing-masing desa.
Michael menerangkan, tersangka Yoseph diduga menggunakan uang kegiatan pengadaan wahana PAUD, pengadaan mesin jagung, penyediaan air bersih, pembibitan tanaman pangan dan perkebunan, serta penyertaan modal BUMDES untuk kepentingan pribadinya dengan jumlah Rp174.120.000.
Baca Juga: Sidang Isbat Penetapan Idul Adha 2022 Dilaksanakan dalam 3 Tahapan, Ini Waktunya
Sementara itu, tersangka Jinisius diduga telah menggunakan uang kegiatan pembangunan jalan sirtu, pembangunan jalan rabat beton, pembangunan gedung paud, serta penyertaan modal BUMDES untuk kepentingan pribadinya dengan jumlah Rp154.741.197,22.
Kepada kedua oknum kepala desa tersebut, kata Michael, tersangka Yoseph dan Jinisius masing-masing dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Ayat 1, Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dijelaskan, untuk Pasal 2 Ayat 1 ancaman hukumannya dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
Baca Juga: Tiba di Ukraina, Presiden Jokowi: Jangan Ada Lagi Kota di Ukraina yang Rusak Akibat Perang
Pasal 3 itu ancaman hukumannya dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp1 miliar.
"Dari dua pasal yang disangkakan kepada tersangka itu ancaman hukumannya di atas lima tahun penjara sehingga langsung dilakukan penahanan," terangnya.
Terkait dengan penahanan terhadap kedua tersangka, kata Michael, kedua tersangka untuk sementara dititipkan di Rutan Mapolres Belu selama 21 hari ke depannya untuk kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang.
"Kedua tersangka dititipkan di Rutan Mapolres Belu sambil menunggu Tim penyidik lengkapi berkas untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Kupang untuk diadili," pungkasnya.***
Artikel ini telah tayang sebelumnya di voxtimor.pikiran-rakyat.com dengan judul: "Pakai Dana Desa Untuk Perkaya Diri, Dua Kades di Malaka Jadi Tersangka".
