Network
FLORESTERKINI.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur di tahun 2023 lalu telah menyerahkan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amagarapati Larantuka ke Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Adapun PPI Amagarapati itu dibangun Japan International Coorporation Agency (JICA) di era kepemimpinan Bupati Felix Fernandez, dan telah dihibahkan Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Flores Timur pada zaman kepemimpinan Bupati Anton Gege Hadjon.
Kemudian oleh Penjabat Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, diserahkan kepada Pemprov NTT pada tanggal 9 Januari 2023 lalu.
Namun, pengalihan tersebut kini masih diributkan. Tak cuma oleh barisan wakil rakyat Flores Timur, warga Flores Timur pun menilai, penyerahan pengelolaan aset perikanan tersebut sangat merugikan daerah dan masyarakat Flores Timur.
“Keputusan Penjabat Bupati Doris Alexander Rihi yang menyerahkan hak kelola PPI Amagarapati kepada Pemprov NTT merupakan sebuah langkah ceroboh, dan tentunya sangat merugikan masyarakat Flores Timur,” tegas Simon Sanga Pain, SH.
Mantan Kepala Satuan Kerja Sumber Daya Kelautan dan Perikananan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Flores Timur itu lebih lanjut menandaskan, pengalihan pengelolaan PPI Amagarapti tersebut mencerminkan ketidakpedulian seorang Penjabat Bupati Flores Timur terhadap aset daerah.
Bagi Simon Sanga Pain, seharusnya Penjabat Bupati Flores Timur mengambil keputusan tegas untuk tidak mengalihkan pengelolaan PPI Amagarapati ke Pemprov NTT, demi mendukung pemberdayaan masyarakat nelayan.
“Kalau Penjabat Bupati sungguh mengetahui riwayat kehadiran PPI di Nagi Tana ini, serta sangat memahami tentang ruang pemberdayaan bagi warga nelayan Flores Timur dan masyarakat di sekitarnya, serta potensi pendapatan bagi daerah Flores Timur, tentu keputusan pengalihan ini tidak terjadi. Dan menurut saya, pengalihan ini adalah sebuah keputusan yang ceroboh dan tidak patut dilakukan,” tandasnya.
