Mensos Sebut Data Penerima Bansos di Beberapa Daerah Masih Bermasalah, Salah Satunya NTT

1 Mei 2021, 17:03 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini.* /Instagram.com/@tri.rismaharini.

FLORES TERKINI - Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini tengah melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos). Hal ini dilakukan mengingat ada persoalan yang cukup serius terkait data penerima bansos, yakni adanya data ganda penerima bansos.

Mensos Tri Rismaharini mengatakan bahwa upaya perbaikan data ganda penerima bansos ini penting agar bansos yang disalurkan Pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Mensos menegaskan bahwa mengenai perbaikan data ganda penerima bansos tersebut merupakan hal penting yang sudah menjadi konsentrasinya saat pertama kali ia menjadi Mensos.

Baca Juga: BPBD NTT: Semua Data Korban Bencana Seroja di NTT Sudah Dikirim ke Pusat

"Setelah saya jadi menteri, saya berkonsentrasi untuk gimana perbaikan data bisa segera mungkin," ujar Mensos Tri Rismaharini Pada Jumat, 30 April 2021.

Terkait persoalan data ganda bpenerima bansos tersebut, Mensos telah melaporkan hal itu kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ada lebih dari 21 juta data warga yang ganda.

"Kami melaporkan data masuk dalam Stranas KPK yang harus ditindaklanjuti, juga ada temuan BPKP maupun BPK tentang data saat itu," terang Mensos.

Baca Juga: Argadana Group Menangkan Tender, Ken Kena Marah, Sinopsis Love Story The Series, Minggu, 2 Mei 2021

Mensos menyampaikan bahwa persoalan data ganda penerima bansos sudah bisa diatasi.

"Alhamdulillah April kami bisa selesaikan perbaikan datanya. Hasilnya, 21.156.000 atau 21.158.000 data itu ganda, kemudian kami tidurkan," kata Mensos saat melakukan konferensi pers di gedung KPK pada Jumat, 30 April 2021.

Sementara itu, Mensos Tri Rismaharini menyebut bahwa ada beberapa daerah yang data penerima bansosnya masih bermasalah, salah satunya Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca Juga: Amien Rais Menilai Politik Islam di Indonesia Sedang Dianaktirikan oleh Kekuasaan

"Dari usulan daerah kurang lebih 5 juta yang diusulkan, yang rekapannya di kami. Namun ada beberapa daerah, di antaranya Papua, NTT, dan ada enam daerah itu yang kita tidak bisa leterlek sekali dengan data kependudukan," terang Mensos.

Menurut Mensos hal itu disebabkan oleh kondisi aksebilitas yang sulit.

"Karena kondisi situasional yang secara aksebilitas sulit dan sebagainya," ungkapnya.

Mensos menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan perbaikan data penerima bansos terutama di beberapa wilayah di Indonesia yang datanya masih bermasalah tersebut.

"Karena itu, kita secara terus-menerus termasuk data dari suku-suku yang ada di dalam hutan, kita akan terus sempurnakan sesuai dengan hasil Stranas KPK, yaitu padan dengan data kependudukan", kata Mensos.***

Editor: Ade Riberu

Tags

Terkini

Terpopuler