Kawal Program Pembangunan, Wapres Ma'ruf Amin Dijadwalkan Berkantor di Papua Selama Satu Bulan

- 9 Februari 2023, 18:22 WIB
Wapres Ma'ruf Amin berkantor di Tanah Papua satu bulan
Wapres Ma'ruf Amin berkantor di Tanah Papua satu bulan /ANTARA/Fransiskus Salu Weking/

FLORES TERKINI - Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K.H. Ma'ruf Amin dijadwalkan akan berkantor di Papua selama satu bulan.

Pemilihan Papua sebagai tempat berkantor adalah untuk memantau pelaksanaan sejumlah program pembangunan yang sedang berjalan.

Hal itu dilakukan Wapres dalam kapasitasnya sebagai Ketua pada Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP).

Baca Juga: Takdir Cinta yang Kupilih Malam Ini 9 Februari 2023: Hakim Semakin Brutal, Novia Malah Direndahkan Olehnya

"Setelah ulang tahunnya ke 80, beliau akan berkantor di Tanah Papua," ujar Perwakilan BP3OKP Papua Barat, Irene Manibuy di Manokwari, Rabu 8 Februari 2023.

Irene menjelaskan, Wapres nantinya akan melakukan kunjungan kerja ke enam Provinsi yang ada di Tanah Papua yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

"Diperkirakan setelah lebaran baru beliau ke Tanah Papua," ucap dia.

Baca Juga: Hadiri Hari Pers Nasional 2023 di Medan, Sumatera, Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-Baik Saja

Dirinya menuturkan, pemekaran empat Daerah Otonom Baru (DOB) berdampak terhadap alokasi anggaran pada provinsi induk. Akan tetapi, Pemerintah Pusat berkomitmen terus mengawal pembangunan di Tanah Papua.

Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo selama beberapa kali serta rencana kerja Wapres Ma'ruf Amin yang akan datang mengindikasikan keseriusan dan komitmen Pemerintah Pusat tersebut.

"Anggaran daerah induk berkurang. Ini hanya awal, Pemerintah Pusat terus melakukan penataan," ucap Irene.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta Kamis 9 Februari 2023: Sadis, Nino dan Aldebaran Memanas, Elsa Jadi Senjata Pamungkas

Menurut dia, kebijakan yang ditempuh terkait besaran alokasi anggaran mengacu kepada jumlah penduduk setiap Kabupaten dalam satu Provinsi.

Karenanya, pemerintah daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus bersinergi dengan Pemerintah Pusat agar segala persoalan dapat terselesaikan dengan baik.

"Makanya Bapak Paulus Waterpauw ditunjuk sebagai Ketua Asosiasi Gubernur se-Tanah Papua," tutur Mantan Wakil Gubernur Papua Barat itu.***

Editor: Max Werang

Sumber: ANTARA


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x