Network
FLORES TERKINI – Jenderal TNI (Purn.) Andika Perkasa mengaku pernah mendapatkan tekanan untuk mendukung dan memenangkan salah satu calon presiden pada Pilpres 2019 yang lalu. Andika mengalami tekanan ketika masih memegang jabatan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Atas kejadian yang pernah dialami itu, Andika mengingatkan kepada jajaran TNI, Polri, ASN dan satuan institusi yang bersifat hierarkis untuk tetap bersikap netral dalam menghadapi hajatan Pemilu 2024. Karena terkadang, seseorang menjadi tidak netral bukan karena kemauan sendiri, tetapi karena adanya tekanan dari atas.
“Lima tahun lalu 2019, saya kan sebagai KSAD, dan saya menghadapi tekanan,” kata Andika di Media Center TPN Ganjar-Mahfud di Menten, Jakarta Pusat.
Baca Juga: Timnas AMIN Diumumkan, Mantan Kepala Basarnas Jadi Captain, Simak Komposisi Lengkapnya di Sini!
Andika mengatakan, apabila seseorang menerima tekanan itu maka netralitasnya sebagai seorang aparat negara dipertaruhkan. Konsekuensinya, dia melakukan pelanggaran terhadap aturan yang bermuara pada pemberian sanksi sesuai aturan yang berlaku.
“Oknum itu kan bukan hanya di bawah, bisa saja oknum itu di atas. Karena saya sebagai pejabat waktu itu pun menerima tekanan," ujar Andika yang juga merupakan Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud.
Andika mengaku menolak tekanan yang diterimanya pada saat itu karena dia harus mempertaruhkan netralitasnya sebagai seorang prajurit TNI. Karena itu, dirinya tidak terlibat dalam keberpihakan Pemilu 2024.
Baca Juga: Peluang Bisnis, Pesanan Ekspor Brand Lokal dan UMKM Melampaui 4 Kali Lipat di Shopee 11.11 Big Sale
“Saya pastikan 2019, saya tidak memberikan perintah apa pun untuk memenangkan salah satu calon waktu itu walaupun tekanan yang cukup berat,” tuturnya.
Netralitas TNI di Pemilu 2024
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menekankan poin-poin penting yang berkaitan dengan netralitas TNI dalam menghadapi Pemilu 2024. TNI diharapkan berpegang teguh pada netralitas demi menjaga demokrasi di Indonesia.
Baca Juga: Tunjuk Emil Dardak Jadi Jubir, Gibran: Dia Muda dan Berprestasi
Hal itu disampaikan Panglima TNI saat memberikan pengarahan kepada jajaran TNI yang berlangsung di Aula Gatot Subroto Denma Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa, 12 September 2023 yang lalu.
Dia mengingatkan, prajuri TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Netralitas itu harus ditunjukan dengan tidak memihak ataupun mendukung partai politik serta Capres-Cawapres tertentu pada Pemilu 2024.
Lebih jauh, Panglima TNI juga melarang para prajuritnya untuk memberikan tempat atau fasilitas milik TNI sebagai sarana kampanye bagi parpol atau paslon tertentu.
Baca Juga: Duh Gawat! Beredar Pakta Integritas Menangkan Ganjar-Mahfud, Isinya Sungguh Memilukan?
Tidak hanya itu, Yudo Margono juga mengingatkan bawahannya untuk tidak memberikan arahan bagi keluarga atau PNS dalam menentukan hak pilih.
Selain itu, prajurit juga dilarang menanggapi, mengomentari atau mengupload apapun hasil perhitungan cepat yang dikeluarkan oleh lembaga survei.
"Para komandan dan atasan harus tegas menindak prajurit atau PNS di lingkungan TNI yang terbukti terlibat politik praktis. Tidak ada TNI kebal hukum, no imunitas," tegas Panglima TNI.***
Disclaimer: Artikel ini telah diterbitkan sebelumnya di pikiran-rakyat.com pada Selasa, 14 November 2023 dengan judul “Andika Perkasa Dapat Tekanan untuk Menangkan Salah Satu Paslon pada Pemilu 2019”, ditulis oleh Ahlaqul Karima Yawan.
