Network
FLORES TERKINI – Dewan Tinggi Negara (HSC) telah menyerukan agar Pemilihan Presiden 24 Desember ditunda hingga Februari di tengah meningkatnya desakan atas aturan dan dasar hukum pemungutan suara yang bertujuan untuk mengakhiri satu dekade ketidakstabilan.
Pernyataan itu muncul pada Rabu 22 Desember 2021 kurang dari tiga minggu sebelum pemungutan suara.
Badan penasihat, yang dibentuk melalui perjanjian damai 2015, tetapi tidak diakui oleh semua entitas politik Libya lainnya.
Baca Juga: Eropa Bersiap untuk Hadapi Badai Omicron, Amerika Serikat Umumkan Langkah-langkah Baru
Dalam lingkungan politik Libya yang retak, sejauh mana kekuatan HSC telah diperdebatkan, tetapi pernyataannya telah menambah keraguan seputar pemilihan.
Komisi pemilihan belum mengumumkan daftar final kandidat untuk pemilihan presiden setelah proses banding yudisial yang kacau tentang kelayakan 98 orang yang mendaftar untuk mencalonkan diri.
Argumen tentang beberapa kandidat yang sangat memecah belah, termasuk tokoh-tokoh kunci dari konflik Libya, telah mengancam akan menggagalkan pemilihan.
Baca Juga: Foto PM Inggris Bersosialisasi Selama Penguncian Covid-19 Tahun 2020 Tuai Kritik dari Berbagai Pihak
Perselisihan tersebut mengungkapkan ketidaksepakatan yang lebih dalam tentang dasar untuk proses pemungutan suara yang telah menyimpang dari rencana yang didukung PBB yang menetapkan pemungutan suara, serta undang-undang pemilu kontroversial yang dikeluarkan pada bulan September oleh ketua parlemen.
