Pemerintah Belanda Akhiri Pendanaan untuk Kelompok Masyarakat Sipil Palestina, Ini Penyebab Utamanya

- 6 Januari 2022, 19:28 WIB
Ilustrasi bendera Belanda. Pemerintah Belanda mengatakan tidak akan lagi mendanai salah satu dari enam organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia utama di Palestina yang dilarang Israel sebagai "kelompok teroris" pada Oktober 2021.
Ilustrasi bendera Belanda. Pemerintah Belanda mengatakan tidak akan lagi mendanai salah satu dari enam organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia utama di Palestina yang dilarang Israel sebagai "kelompok teroris" pada Oktober 2021. /Pixabay

Investigasi, yang dilakukan oleh kelompok Konsultasi Risiko Proximities yang berbasis di Belanda, dimulai pada Februari 2021 dan mencakup periode antara 2007 dan 2020, di mana UAWC menerima dana dari Belanda. Temuannya dipresentasikan pada hari Rabu di parlemen Belanda.

Baca Juga: Suarakan Dukungan untuk Palestina, Aktris Emma Watson Tuai Kecaman dari Pejabat Israel

Sementara tinjauan eksternal mengatakan dua mantan karyawan telah "menerima sebagian gaji mereka dari biaya overhead yang didanai Belanda," tidak ada bukti aliran keuangan antara UAWC dan PFLP, atau hubungan antara UAWC dan sayap bersenjata PFLP, ditemukan.

Penyelidikan juga mengatakan tidak ada bukti yang ditemukan tentang staf atau anggota dewan yang menggunakan posisi mereka dalam organisasi untuk mengatur serangan bersenjata.

“Juga tidak ada bukti yang ditemukan tentang kesatuan organisasi antara UAWC dan PFLP atau PFLP memberikan arahan kepada UAWC,” kata tinjauan tersebut, hanya menemukan hubungan dengan lengan politik dan sipil PFLP di tingkat individu antara UAWC staf dan anggota dewan dan PFLP.

“Kedekatan menyatakan bahwa UAWC tidak dapat diharapkan untuk mengetahui hubungan individu dengan PFLP,” terang tinjauan tersebut dilansir Aljazeera.***

Halaman:

Editor: Eto Kwuta

Sumber: Aljazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah