Pemerintah Belanda Akhiri Pendanaan untuk Kelompok Masyarakat Sipil Palestina, Ini Penyebab Utamanya

- 6 Januari 2022, 19:28 WIB
Ilustrasi bendera Belanda. Pemerintah Belanda mengatakan tidak akan lagi mendanai salah satu dari enam organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia utama di Palestina yang dilarang Israel sebagai "kelompok teroris" pada Oktober 2021.
Ilustrasi bendera Belanda. Pemerintah Belanda mengatakan tidak akan lagi mendanai salah satu dari enam organisasi masyarakat sipil dan hak asasi manusia utama di Palestina yang dilarang Israel sebagai "kelompok teroris" pada Oktober 2021. /Pixabay

Langkah itu secara luas dikutuk oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi sebagai "tidak dapat dibenarkan" dan "tidak berdasar" karena pemerintah Israel tidak memberikan bukti (PDF) untuk mendukung klaimnya.

Penunjukan Israel mengikat enam organisasi ke sayap bersenjata PFLP, yang aktif sebagai badan terorganisir dalam Intifada kedua (2000-2005) ketika melakukan serangan terhadap sasaran sipil dan militer Israel.

Baca Juga: Protes Dipenjara Tanpa Tuduhan yang Jelas, Tahanan Palestina Lakukan Aksi Mogok Makan 141 Hari

Lima dari organisasi tersebut adalah orang Palestina: kelompok hak-hak tahanan Addameer; kelompok hak Al-Haq; Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC); Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan; dan UAWC.

Keenam adalah cabang Palestina dari organisasi Internasional Pertahanan untuk Anak-Anak yang berbasis di Jenewa.

Tinjauan Eksternal

Keputusan pemerintah Belanda menyusul penangguhan dana selama 18 bulan ke UAWC.

Baca Juga: Pihak Berwenang Jepang Buka Suara Soal Rudal Balistik yang Diluncurkan Korea Utara di Lepas Pantai Timur

Pada Juli 2020, kementerian perdagangan luar negeri dan kerjasama pembangunan Belanda telah memerintahkan peninjauan kembali menyusul penangkapan dua karyawan Palestina dari organisasi tersebut.

Mantan karyawan itu dituduh oleh Israel bertanggung jawab atas serangan bom pinggir jalan Agustus 2019 yang menewaskan seorang gadis Israel berusia 17 tahun di dekat pemukiman ilegal Israel di Dolev di Tepi Barat yang diduduki.

Halaman:

Editor: Eto Kwuta

Sumber: Aljazeera


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah