Langkah itu secara luas dikutuk oleh komunitas internasional dan kelompok hak asasi sebagai "tidak dapat dibenarkan" dan "tidak berdasar" karena pemerintah Israel tidak memberikan bukti (PDF) untuk mendukung klaimnya.
Penunjukan Israel mengikat enam organisasi ke sayap bersenjata PFLP, yang aktif sebagai badan terorganisir dalam Intifada kedua (2000-2005) ketika melakukan serangan terhadap sasaran sipil dan militer Israel.
Baca Juga: Protes Dipenjara Tanpa Tuduhan yang Jelas, Tahanan Palestina Lakukan Aksi Mogok Makan 141 Hari
Lima dari organisasi tersebut adalah orang Palestina: kelompok hak-hak tahanan Addameer; kelompok hak Al-Haq; Komite Persatuan Perempuan Palestina (UPWC); Pusat Penelitian dan Pengembangan Bisan; dan UAWC.
Keenam adalah cabang Palestina dari organisasi Internasional Pertahanan untuk Anak-Anak yang berbasis di Jenewa.
Tinjauan Eksternal
Keputusan pemerintah Belanda menyusul penangguhan dana selama 18 bulan ke UAWC.
Pada Juli 2020, kementerian perdagangan luar negeri dan kerjasama pembangunan Belanda telah memerintahkan peninjauan kembali menyusul penangkapan dua karyawan Palestina dari organisasi tersebut.
Mantan karyawan itu dituduh oleh Israel bertanggung jawab atas serangan bom pinggir jalan Agustus 2019 yang menewaskan seorang gadis Israel berusia 17 tahun di dekat pemukiman ilegal Israel di Dolev di Tepi Barat yang diduduki.