FLORES TERKINI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) II, Anita Gah, mempertanyakan anggaran Rp157 miliar yang diperuntukkan bagi guru PPPK.
Anita Gah menanyakan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi, dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Sekda NTT pada Jumat, 3 Maret 2023.
Dalam pertemuan yang dihadiri Plt Sekda NTT Yohana Lisapaly, Kabag Keuangan Zakarias Moruk, dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT Linus Lusi, Anita Gah mempersoalkan penggunaan dana sebesar Rp157 miliar yang hingga kini belum jelas pemanfaatannya.
Menurut Anita Gah, dana Rp157 miliar tersebut belum semuanya terpakai. Pasalnya hingga saat ini, masih ada guru honorer yang sudah diangkat jadi PPPK tapi belum digaji.
"Di sini saya sangat tegas mempertanyakan penggunaan dana 157 miliar larinya kemana. Saya tegaskan sore ini, kapan Pemprov membuka formasi kalau tidak petisi ini jangan dilarang, lanjutkan demi masa depan kalian (honorer)," tegasnya, dikutip dari mediakupang.pikiran-rakyat.com pada Minggu, 5 Maret 2023.
Anita Gah kembali mendesak Pemprov NTT agar honorer yang lolos passing grade tersebut segera diangkat dan menggunakan kouta sebanyak-banyaknya dari pusat untuk membantu para tenaga honorer.
Baca Juga: TERBARU! Ikatan Cinta Minggu 5 Maret 2023: Panik Reyna Bisa Bicara, Zara Siap Bungkam Putri Nino
"Harusnya itu diangkat, kita tu butuh ambil kuota sebanyak-banyaknya dari pusat. Kurang dana, minta!" tegasnya.
Ia mengatakan, Presiden Jokowi sendiri sudah berjanji terkait hal itu, sehingga harusnya ditepati.
"Presiden yang janji, ya tepati dong janjinya. Kita ini kekurangan guru, harusnya pemerintah provinsi buka sebesar-besarnya formasi, kalau tidak jangan ancam guru honorer," tandasnya.
Baca Juga: Jadwal Acara tvOne Hari Ini Minggu 5 Maret 2023: Saksikan Best World Boxing dan One Prix
Secara langsung, Anita meminta Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Linus Lusi agar tidak bermain-main dengan merehkan persoalan tersebut, sebab ini menyangkut hak orang banyak, khususnya guru honorer.
"Kalau Pak Kadis tidak bisa melanjutkan keinginan mereka, ya jangan ancam-ancam mereka, ingat Pak, kedaulatan ada di tangan rakyat," sambungnya.
Anita mengaku, selaku wakil rakyat yang menduduk Komisi X di bidang pendidikan, tentu NTT sangat rugi akibat tindakan yang dilakukan oleh Pemprov NTT.
Menurutnya, anggaran yang diperjuangan sudah ada, namun tidak digunakan dengan baik.
"Saya sebagai wakil rakyat dari NTT, saya merasa rugi. Karena kita perjuangkan anggaran di tingkat pusat untuk 1 juta guru honorer, tetapi diisi oleh provinsi lain kita rugi kan, sedangkan kita NTT ini kan kurang guru," kesalnya.*** (Anggelina Ima Nai Buting/Media Kupang)
Artikel ini telah diterbitkan sebelumnya oleh Media Kupang Pikiran Rakyat dengan judul: “Soal Penggunaan Anggaran 157 M, Komisi X DPR RI Semprot Pemprov NTT”.