Network
Menurut Oematan, untuk mempercepat proses penyidikan, sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) KUHAP ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.
Oleh karena itu terhadap tersangka AHB dilakukan penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Larantuka.
Baca Juga: Suporter Membludak Hingga Tumpah Ruah di Dalam Pagar Pembatas, Panitia Cuma Menonton
"Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-01 /N.3.6/Fd.1/09/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap tersangka AHB, (sementara) terhadap dua orang tersangka yakni PLT dan PIG akan kami jadwalkan pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka,” ungkapnya.
Ditambahkannya, adapun posisi kasusnya berdasarkan hasil refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk percepatan penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur, Kantor BPBD Flores Timur mendapat alokasi dana belanja tidak terduga sejumlah Rp6.482.519.650, yang diperuntukkan untuk penanganan darurat bencana.
Dilanjutkannya, dalam proses pengajuan pencairan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Flores Timur, dilakukan tidak sesuai dengan peraturan-peraturan perundang-undangan, kemudian anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban, namun dalam pertanggungjawaban tersebut tanpa didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Hasil Pertandingan Grup F ETMC XXXI: Gagal Pinalti, Persena Nagekeo Ditahan Imbang Oleh Cristal FC
Berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP Nomor: PE.03.03/SR 294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana Covid-19 pada BPBD Flores Timur Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh penyidik Kejari Flores Timur pada 5 September 2022, yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.569.264.435.
Menurut Oematan, perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana primair Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
Kemudian subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Aayat (1) ke-1 KUHP.***
