Kasatgas Pam TPS Luar Negeri Dijabat Seorang Jenderal Polisi, Bachtiar Baetal: Tumben Baru Ada Sekarang

- 14 November 2023, 19:42 WIB
Kegiatan Bawaslu di Pintar Asia Beach, Senin (13/11/2023).
Kegiatan Bawaslu di Pintar Asia Beach, Senin (13/11/2023). /Irma Rose/FLORES TERKINI

FLORES TERKINI, Sikka – Menjelang pesta demokrasi Pemilu 2024, model pengamanan yang dilakukan aparat kepolisian tampak semakin menuai polemik. Koordinator Tenaga Ahli Bawaslu RI, Dr. Bachtiar Baetal, MH., membeberkan sejumlah fakta terkait hal itu ketika berkunjung ke Kabupaten Sikka.

Bachtiar Baetal mengaku kaget gegara adanya salah satu jabatan yang bersifat ad hoc di luar negeri yang dijabat oleh seorang jenderal polisi.

"Kami juga kaget, di luar negeri itu ada satu nomenklatur jabatan yang sifatnya ad hoc dibebankan kepada seorang berpangkat bintang satu (polisi)," ungkapnya saat memberikan materi dalam kegiatan Bawaslu di Pintar Asia Beach, Senin, 13 November 2023.

Baca Juga: Mengintip Penyebab Tersendatnya 2 Proyek Jalan di Flores Timur, Aroma Kompensasi Tercium Kalangan DPRD?

Nomenklatur jabatan dimaksud, kata Bachtiar, adalah Kepala Satgas Pam TPS Luar Negeri. Ia menuturkan, sebelumnya tidak pernah ada jabatan serupa itu.

"Dia menjadi Kepala Satuan Tugas Pengamanan TPS di luar negeri, tumben baru ada sekarang, dulu nggak ada. Nah, ini ada apa?" ujar dia.

Tak hanya itu, Bachtiar Baetal juga membeberkan proses pemeriksaan oleh aparat kepolisian di salah satu Kantor Bawaslu Provinsi, yang dinilai terlalu ‘mencekam’.

Baca Juga: Geger! Alih-alih Ambil Air untuk Mandi, Warga Sulsel Malah Temukan Jasad Bayi Dimakan Biawak

"Di salah satu Kantor Bawaslu Provinsi sudah dilakukan pengecekan oleh kepolisian, masuk ke dalam Kantor Bawaslu kemudian memeriksa semua. Bagi Bawaslu, itu merupakan proses pengamanan, tetapi pengamanan itu dilakukan dalam suasana mencekam," tambahnya.

Dirinya juga menyinggung terkait polemik integrasi CCTV Kantor Bawaslu dengan Polres yang disertai audio dan visual HD. "Terkait CCTV, sebenarnya informasi ini sudah masuk dari beberapa kabupaten dan provinsi," ucapnya.

Atas kondisi tersebut, Tenaga Ahli Bawaslu RI itu menyarankan agar Bawaslu RI dapat beraudiensi dengan Kapolri dan menanyakan hal tersebut.

"Kayak mencekam banget, tetapi kita sudah sampaikan ke pimpinan untuk menanyakan hal tersebut. Yang jelas kalau itu terjadi, itu adalah bentuk keraguan dari pemerintah terhadap netralitas dari penyelenggara pemilu," ujarnya.***

Editor: Ade Riberu


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah