- Segera bayar hak nakes.
- Berikan kompensasi bagi tenga kontrak yang dipecat secara sepihak.
- Pecat dan perbaiki kinerja kerja Askab Flores Timur.
- Segera atasi krisi air bersih di wilayah Kabupaten Flores Timur.
- Selesaikan seluruh persoalan infrastuktur di Flores Timur.
- Segera hentikan proses pansel Sekertaris Daerah Flores Timur dan fokus untuk segera merapikan sistem birokrasi dengan tidak membiarkan dinas-dinas berjalan tanpa dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- Menuntut Gubernur NTT untuk mengembalikan aset daerah yang ditarik menjadi aset provinsi untuk dikelola kembali oleh Pemda Flores Timur karena merupakan salah satu sumber PAD dalam hal ini aset-aset yang ada di PPI Amangarapati.
- Menuntut agar Pj Bupati menghentikan perjalanan dinas yang memakan anggaran besar tetapi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur.
Jika tuntutan-tuntutan tersebut ini tidak direalisasikan maka akan dilakukan aksi pendudukan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD sekaligus menuntut mMendagri untuk segera mencopot Penjabat Bupati tersebut.***