Network
FLORES TERKINI - Sebuah peristiwa yang cukup menyita perhatian masyarakat Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini adalah adanya kunjungan kerja dari Penjabat Gubernur Ayodhia G L Kalake yang sudah berlangsung selama tiga hari belakangan ini.
Namun ada kisah yang memilukan yang terjadi hari ini Sabtu, 18 November 2023, di mana mobil yang ditumpangi Ayodhia G L Kalake diadang oleh massa pendemo dari Aliansi Peduli Masyarakat Flores Timur (APM Flotim) yang sudah menanti lama di depan Gedung DPRD Kabupaten Flores Timur.
Mirisnya, bukannya menemui warga pendemo, mobil yang ditumpangi Ayodhia yang diketahui bersama Pj Bupati Flores Timur, Doris Alexander Rihi, malah menghindar dan putar arah. Rombongan kemudian balik ke arah Gereja Katedral Larantuka.
Baca Juga: Persoalan Sampah di Kampung Wuring Masih Seperti Dulu, Warga Mengaku Letih Menderita Berkepanjangan
Meskipun mobil yang ditumpangi dua penjabat itu berpaling, namun massa tetap melanjutkan orasi. Mereka membawa sejumlah tuntutan.
Mereka mengkritisi soal tata kelola Flores Timur yang amburadul. Massa juga menuntut agar pemberhentian tenaga kontrak dievaluasi kembali.
Sejumlah masalah seperti seleksi jabatan Sekda Flores Timur, birokrasi serta masalah infrastruktur juga diserukan pendemo agar segera diselesaikan. Mereka juga mendesak Pemprov NTT segera mengembalikan aset Pemkab Flores Timur yang ditarik.
Baca Juga: Pasca Jatuhkan Sanksi PHK, PPK Paket Jalan Mulobahang-Walang Ajukan Klaim Jaminan
"Menuntut Bupati menghentikan perjalanan dinas yang memakan anggaran besar tetapi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur," tuntut Koordinator Aksi Pirrlo Luron.
Adapun tuntutan lain dari masa aksi yaitu meminta Pj Gubernur NTT, Ayodhia Kelake, untuk segera mencopot Doris Alexander Rihi dari jabatannya sebagai Pj Bupati Flores Timur.
Orator aksi Kanisius Ratu Soge yang kerap disapa bung Kanis mengatakan, dua tahun lebih kepemimpinan Pj Bupati Flotim, Doris Rihi, semakin membuka tabir bagaimana kedudukan kapitalis birokrat yang nyatanya tak mampu menyelamatkan nasib rakyat dari belenggu dan tindasan.
Baca Juga: 4 Petahana Gerindra Siap Ramaikan Pileg 2024 di Flotim, Cek Komposisi Lengkapnya Berikut
“Bukannya mengurangi atau perbaikan nasib rakyat, tetapi di bawah kepemimpinan Doris Rihi semakin melipat gandakan kemerosotan hidup bagi rakyat, untuk itu kami minta Pj Gubernur NTT yang merupakan putra asli lewotanah Flores Timur untuk segera mencopot Pj Bupati Doris Rihi dan menggantikan dengan penjabat yang lebih berkompeten,” ujarnya.
Selain itu, tambah Bung Kanis, kebijakan seperti tidak membayar hak nakes RS dr. H. Fernandez Larantuka atas jasa pelayanan COVID-19 sejumlah Rp5,7 miliar dan memberhentikan 819 tenaga kontrak tanpa alasan yang jelas menunjukkan bahwa Doris Rihi memiliki sifat arogansi yang sangat tinggi dan tidak memiliki kepedulian sedikit pun terhadap masyarakat di Flores Timur.
“Saat kunjungan kerja ke desa, bapak Pj Bupati kita ini selalu berkoar-koar mengatakan bahwa dirinya sangat peduli dengan Lewotanah Flotim, tetapi hampir semua kebijakannya yang dibuat malah menyengsarakan masyarakat,” imbuhnya.
"Kami adalah parlemen jalanan yang berteriak tentang kebenaran negeri ini, yang tidak pernah diperhatikan oleh pemerintah kami saat ini," ujar Bung Kanis Soge.
Berikut selengkapnya pernyataan sikap dari Aliansi Masyarakat Pemerhati Flores Timur:
- Segera bayar hak nakes.
- Berikan kompensasi bagi tenga kontrak yang dipecat secara sepihak.
- Pecat dan perbaiki kinerja kerja Askab Flores Timur.
- Segera atasi krisi air bersih di wilayah Kabupaten Flores Timur.
- Selesaikan seluruh persoalan infrastuktur di Flores Timur.
- Segera hentikan proses pansel Sekertaris Daerah Flores Timur dan fokus untuk segera merapikan sistem birokrasi dengan tidak membiarkan dinas-dinas berjalan tanpa dipimpin oleh seorang kepala dinas.
- Menuntut Gubernur NTT untuk mengembalikan aset daerah yang ditarik menjadi aset provinsi untuk dikelola kembali oleh Pemda Flores Timur karena merupakan salah satu sumber PAD dalam hal ini aset-aset yang ada di PPI Amangarapati.
- Menuntut agar Pj Bupati menghentikan perjalanan dinas yang memakan anggaran besar tetapi tidak memberikan dampak positif bagi masyarakat Flores Timur.
Jika tuntutan-tuntutan tersebut ini tidak direalisasikan maka akan dilakukan aksi pendudukan di Kantor Bupati dan Kantor DPRD sekaligus menuntut mMendagri untuk segera mencopot Penjabat Bupati tersebut.***
