Network
FLORESTERKINI.com - Presiden Joko Widodo hari ini melontarkan pernyataan yang sontak saja membuat publik geger. Pasalnya, Jokowi menegaskan bahwa baik presiden maupun menteri boleh berkampanye dan memihak ke salah satu paslon.
Pernyataan Jokowi ini tentunya menuai pro dan kontra, terutama dengan adanya aturan yang melarang ASN, TNI dan Polri untuk terlibat dalam urusan politik. Ada juga pendapat yang menyebutkan jika pernyataan Jokowi merupakan reaksi terhadap pernyataan salah satu menterinya.
Seperti yang ramai diberitakan, sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) sekaligus cawapres Mahfud MD mengutarakan niatnya untuk mundur dari jabatannya tersebut di atas.
Baca Juga: Sinopsis Cinta Pertama Ayah, Series Bergenre Crime Drama yang Bakal Menguras Air Mata
Lebih dari itu, Mahfud MD juga menyoroti aktivitas beberapa pejabat publik yang memanfaatkan fasilitas dari jabatannya untuk berkampanye. Alhasil, pernyataan Jokowi dinilai sebagai reaksi dari pernyataan Mahfud MD.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi saat penyerahan Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu 24 Januari 2024.
Satu hal yang barangkali menjadi sorotan adalah pernyataan Jokowi tersebut disampaikan ketika dirinya didampingi Menteri Pertahanan sekaligus capres Prabowo Subianto. Dalam kesempatan yang sama, Jokowi menyebutkan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca Juga: Tanggapi Kerawanan Politik di Sikka, Kapolda NTT: Siapapun Yang Terpilih, Itu Kehendak Tuhan
Oleh karenanya, beberapa menteri dalam kabinetnya turun langsung berkampanye selama Pemilu 2024 menurut Jokowi adakah hal yang wajar dan boleh-boleh saja, asalkan mematuhi aturan yang berlaku.
