Network
FLORESTERKINI.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) telah menindaklanjuti usulan pemekaran desa yang diajukan pada tahun 2023 lalu. Dari sekitar 20-an usulan, hanya ada tujuh usulan desa pemekaran yang lolos persyaratan teknis.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas PMD Kabupaten Flores Timur, Paulus Petala Kaha, menjawab pertanyaan Tim Pansus DPRD Flores Timur terkait indak lanjut terhadap usulan pemekaran desa di periode tahun 2023 lalu.
"Memang usulan pemekaran desa itu telah berproses pada Tahun Anggaran (TA) 2023 lalu. Ada sekitar 20-an proposal pemekaran desa yang masuk. Kami pun telah melaksanakan pengkajian. Hasilnya hanya ada tujuh usulan desa pemekaran yang memenuhi syarat untuk lanjut pada tahapan berikutnya, yaitu menuju fase desa persiapan,” kata Paulus Petala Kaha.
Baca Juga: Berkah Ramadan, Pelindo Maumere Berbagi 500 Paket Sembako untuk Warga Kurang Mampu
Lanjut Paulus Petala Kaha, proses menuju desa persiapan bagi ketujuh usulan pemekaran tersebut pun telah dilalui pihaknya.
Pasca terkukuhkan dengan Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023, proses selanjutnya adalah mendapatkan kode registrasi desa pada tataran Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pada tanggal 25 Maret 2024 lalu, Gubernur NTT sudah menerbitkan kode registrasi desa bagi ketujuh desa pemekaran itu," ungkap Alfi Kaha.
Baca Juga: Kapan Sidang Isbat Penetapan Idul Fitri 2024 Digelar? Berikut Penjelasan Kementerian Agama
Tersebar di 6 Kecamatan
Terkait sebarannya, Alfi dengan lantang mengatakan, tujuh desa pemekaran itu tersebar pada enam kecamatan, di antaranya Kecamatan Wulanggitang (2 desa), Kecamatan Titehena (1 desa), Kecamatan Tanjung Bunga (1 desa), Kecamatan Witihama (1 desa), Kecamatan Lewolema (1 desa), dan Kecamatan Ilebura (1 desa). Berikut rinciannya.
