FLORESTERKINI.com – Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo, berkomitmen serius untuk memberantas kasus korupsi yang menjamur di kalangan elit dan pejabat negara akhir-akhir ini. Komitmen itu akan dijalankan dalam beberapa program ketika dipercayakan masyarakat menjadi pemimpin negara.
Dia mengatakan, kemarahan setiap orang, termasuk dirinya, terhadap praktik korupsi yang semakin menjadi-jadi di negara ini harus dinyatakan dalam sikap ikut mencegah dan ikut memberantas habis perilaku 'penggarongan' uang rakyat tersebut.
Untuk itu, Ganjar menyiapkan dua langkah yang diyakini ampuh sebagai upaya mencegah serta memberantas korupsi di Indonesia. Dua langkah tersebut adalah memperkuat posisi KPK dan tidak tanggung-tanggung 'mengirimkan' pejabat koruptor ke penjara Nusakambangan.
"Harus kita lakukan tindakan yang ekstra, penguatan KPK, bikin KPK makin independen," ujarnya ketika berkampanye di Cirebon, Jumat, pekan lalu.
Menurut Ganjar, sanksi pembuangan pejabat koruptor ke Nusakambangan dilakukan agar menimbulkan efek jera bagi pelaku korupsi sekaligus membuat pejabat yang lain kapok untuk tidak melakukan hal serupa.
"Kita bawa pejabat yang koruptor ke Nusakambangan agar kemudian dia bisa memahami, mengerti untuk tidak melakukan (korupsi)," kata Ganjar.
"Saya kira itu yang bisa kita lakukan agar orang bisa tobat gitu," imbuhnya.
Baca Juga: Isu Prabowo Pelaku Pelanggaran HAM Disorot Jelang Pemilu, Begini Kata Mantan Panglima TNI!
Sementara itu, cawapres Mahfud MD mengatakan, masyarakat kelas menengah ke bawah tidak akan bangkit dari keterpurukan apabila tidak ada upaya penanganan yang serius terhadap perilaku korupsi pejabat dan sanksi yang tegas kepada pelakunya.
Strategi yang disiapkan pasangan Ganjar-Mahfud adalah memperbanyak anggaran pemberantasan korupsi hingga memperbaiki alur birokrasi yang mempersulit.
"Gaspol. Gandakan anggaran, anggaran diperbanyak untuk orang-orang kelas menengah ke bawah, sikat korupsi, dan perbaiki birokrasi," kata Mahfud.
Menurut dia, apabila korupsi berhasil diberantas maka pemerintah dapat mempersiapkan anggaran yang diperuntukkan bagi masyarakat seperti modal kerja, subsidi listrik, kuota internet gratis, dan gaji guru yang layak.
Baca Juga: Jadwal Acara TRANS7 Hari Ini Selasa 12 Desember 2023: Ada Arisan Lapor Pak, dan Umbar Janji
Mahfud juga menyinggung perihal ketimpangan penegakkan hukum di Indonesia. Karena bukan menjadi rahasia, kenyataan yang terjadi di lapangan seringkali mempertontonkan pejabat tinggi yang terlibat korupsi dilindungi hukum. Sementara masyarakat kecil yang karena terpaksa mencuri tidak mendapatkan perlindungan hukum.
"Orang mencuri lalu dihajar habis-habisan di tengah jalan, sementara orang korupsi dilindungi. Korupsi tuh banyak loh, kelasnya miliaran," katanya.
"Mencuri itu tidak banyak, dan kadang karena terpaksa. Orang kuat menyogok dan di-backing pejabat korup agar kasusnya ditutup. Ini bukan rahasia," tutup Menkopolhukam.***