Network
FLORES TERKINI – Tenaga honorer atau non ASN dipastikan tak akan mengalami PHK massal di 2023. Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.
Terkait hal tersebut Menpan RB, Azwar Anas juga menyinggung soal sebaran tenaga ASN di seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, distribusi tenaga ASN masih belum merata.
Selama ini, ungkap Azwar Anas, distribusi tenaga ASN masih sangat terpusat pada wilayah Jawa atau Jawa Sentris.
Padahal, kata Azwar Anas, seluruh wilayah Indonesia berhak mendapatkan pelayanan publik yang optimal.
“Jadi problem kita ini bukan hanya soal formasi ideal, jumlah ASN yang didayagunakan, tetapi juga distribusinya. Karena memang saat ini sebarannya belum merata, masih terpusat di Jawa," kata Azwar Anas seperti dikutip Flores Terkini dari menpan.go.id di Jakarta pada Sabtu, 4 Maret 2023.
Padahal, ungkap Azwar Anas, seharusnya sebaran tenaga ASN lebih merata pada seluruh wilayah Indonesia, sehingga dengan begitu pelayanan publik yang optimal bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat di semua wilayah di tanah air, seperti keinginan Presiden Jokowi.
"Padahal seluruh Indonesia berhak mendapat pelayanan publik prima sebagaimana arahan Presiden," kata Menpan RB tersebut saat membahas tentang persoalan nasib tenaga honorer di tahun 2023.
Untuk diketahui, Pemerintah dalam hal ini Menpan RB memastikan bahwa penyelesaian masalah nasib tenaga non ASN atau honorer di tahun 2023 akan mengambil jalan tengah.
Menpan RB Azwar Anas pun sudah mengungkapkan bahwa tak akan ada PHK massal tenaga honorer di 2023.
Pasalnya, sebagaimana yang disampaikan langsung oleh Azwar Anas, jika seluruh tenaga non ASN atau honorer di PHK massal maka hal tersebut akan memunculkan persoalan baru pada sektor pelayanan publik.
"Kalau diberhentikan seluruhnya ini akan menjadi masalah di dalam sektor pelayanan publik," ungkap Menpan RB tersebut menanggapi pertanyaan terkait persoalan honorer 2023.
Sebaliknya jika diangkat seluruhnya menjadi ASN maka hal tersebut juga akan menjadi masalah tersendiri, karena akan menimbulkan beban anggaran yang sangat besar pada negara.
"Kalau diangkat seluruhnya menjadi ASN, ini akan menjadi beban bagi negara yang sangat besar," ungkap Azwar Anas yang mengaku akan mengambil opsi-opsi terbaik untuk menyelesaikan persoalan eksistensi tenaga honorer atau non ASN.***
