Network
WARNAMEDIABALI - Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar pada tanggal 9 Desember 2020, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 sudah final, jadi sangat kecil kemungkinannya untuk diundur lagi ke tahun 2021 kecuali terjadi hal-hal yang luar biasa.
Itulah yang dikatakan oleh anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Guspardi Gaus terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
"Kalaupun terjadi sesuatu hal yang luar biasa sehingga mengharuskan Pilkada 2020 diundur, tentu akan dilakukan lagi pembicaraan antara pemerintah dengan DPR," kata Guspardi.
Baca Juga: Guspardi: Pilkada 2020 Tidak Mungkin Diundur Lagi
Dikutip dari Antaranews.com, Minggu (2/8/2020), Guspardi mengatakan bahwa secara konstitusi, pelaksanaan Pilkada serentak 2020 yang awalnya ditetapkan pada tanggal 23 September 2020, karena ada pandemi corona, akhirnya ditunda menjadi tanggal 9 Desember 2020 dan hal itu sudah melalui pembahasan serta kajian mendalam diantara pemangku kebijakan terkait pilkada.
Baca Juga: Wisata Taman Jinja Bernuansa kan Ala Jepang di Besakih Bali.
"Semula kami yang ada di Komisi II DPR RI, mewacanakan bahwa pelaksanaan Pilkada 2020 akan diundur menjadi tahun 2021. Tapi Setelah dilakukan pembicaraan yang intensif antara pemerintah dan DPR serta berdasarkan analisa dan kajian-kajian yang mendalam maka penundaan pilkada ditetapkan menjadi tanggal 9 Desember 2020," ujarnya.
Baca Juga: Membuat Kue Roti Panada yang Enak
Politikus PAN itu menjelaskan, penetapan tanggal pelaksanaan pilkada didasari juga dengan pertimbangan dari pihak terkait. Misalnya penjelasan dari Mendagri yang mengatakan bahwa ada 49 negara yang mengelar Pilkada dan tidak ada satupun dari negara tersebut yang melakukan penundaan menjadi tahun 2021.
Baca Juga: Konsumsi Jeruk Bantu Sistem Kekebalan Tubuh
