Network
FLORES TERKINI – Belakangan ini, terutama setelah beberapa pasangan capres dan cawapres dideklarasikan, berbagai gagasan brilian mengemuka dengan janji akan dijalankan ketika terpilih.
Salah satu persoalan yang disoroti hampir semua paslon adalah masalah korupsi. Menurut bakal calon presiden Anies Baswedan, praktik korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius dan mau tidak mau harus diberantas.
Dalam pertemuan 11th US-Indonesia Investment Summit Mapping the Legacy, Navigating, The Future 24 Oktober 2023 di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Anies mengklaim telah memiliki serangkaian langkah strategis untuk memberantas korupsi di Tanah Air.
Baca Juga: CEK FAKTA: 3 Partai Besar Ini Bersatu, Anies Baswedan Dijadikan Calon Tunggal?
Anies menjabarkan, pendekatan utamanya adalah dengan memperkuat peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu, dirinya memastikan tata kelola pemerintahan berjalan efisien, termasuk dengan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Yang ingin kami sampaikan di sini adalah memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik adalah hal yang penting, dan korupsi perlu diberantas kembali," kata Anies dalam pertemuan tersebut.
Menurut Anies, peningkatan gaji PNS menjadi kunci penting untuk menutup berbagai potensi dan celah praktik korupsi. Beliau jiga menegaskan bahwa cara pemberantasan korupsi harus diubah lebih serius lagi.
"Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, itu bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar, kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, Anies juga memetakan tiga sumber utama korupsi yang perlu diidentifikasi, yaitu kebutuhan, keserakahan, dan sistem.
Dalam konteks kebutuhan, Anies mengamati fenomena korupsi terkait badan atau lembaga pemerintahan. Pengalamannya sebagai Gubernur DKI Jakarta mengilustrasikan bahwa peningkatan gaji PNS dapat efektif mengurangi praktik korupsi skala kecil.
Baca Juga: SBY dan AHY ‘Diprank’ Anies Baswedan, Relawan Diminta untuk Ikhlas
Selanjutnya, untuk mengatasi korupsi yang dipicu oleh keserakahan, Anies mendukung penguatan peran KPK. Sementara itu, untuk korupsi yang akar penyebabnya berasal dari sistem, Anies berkomitmen melakukan reformasi sistem peradilan di Indonesia.
Tiga pendekatan ini dianggap Anies sebagai langkah yang mutlak diperlukan untuk menjadikan Indonesia bebas dari praktik korupsi.
Tentunya, upaya ini memerlukan kebijakan politik yang tegas dan kesiapan dari pemimpin Indonesia di masa depan untuk mengimplementasikannya.***
