Network
FLORESTERKINI.com – Dalam waktu sepekan terakhir, puluhan civitas akademika perguruan tinggi menggelar mimbar bebas untuk menyatakan petisi kepada pemerintah agar dalam menjalankan seluruh proses dan tahapan Pemilu 2024 tidak keluar dari nilai-nilai demokrasi.
Gelombang petisi dari para akademisi itu pun mendapat dukungan dari sejumlah tokoh dan kalangan guna menjaga dan merawat perjalanan dan keberlanjutan demokrasi di negara ini.
Salah seorang tokoh yang mengapresiasi gelombang aksi mimbar akademik itu adalah calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD. Dirinya menyebut, aksi semacam itu harus dihormati sebagai bentuk pengawasan dan pengawalan terhadap perkembangan demokrasi agar tidak menyimpang dari jalurnya.
Dia menuturkan, pada era Presiden Soeharto yang dikenal otoriter sekalipun, kebebasan akademik yang dipelopori oleh kampus atau perguruan tinggi masih dapat didengarkan dan relatif berwibawa.
"Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik itu harus tetap dihormati," ujar Mahfud di Sleman, Yogyakarta, Senin, 5 Februari 2024.
Sayangnya, kata Mahfud, di tengah gelombang petisi meluruskan arah dan nilai demokrasi tersebut dijalankan, ada sekelompok kalangan yang bergerilya meminta kepada sejumlah rektor untuk menyatakan petisi tandingan.
Baca Juga: Rumor Beredar! Kate Middleton Dikabarkan Sedang Koma, Begini Jawaban dari Istana Kensington
Menurut Mahfud, dirinya menerima laporan dari beberapa rektor bahwa mereka diminta untuk membuat pernyataan sikap yang mendukung pemerintahan Jokowi, serta membenarkan proses pemilu yang sedang berlangsung saat ini.
"Ini laporan kepada saya dari beberapa rektor. Disuruh membuat pernyataan menyatakan bahwa Pak Jokowi itu orangnya negarawan, baik. Yang kedua, Pak Jokowi berhasil mengatasi krisis. Ketiga, pemilu berjalan baik, dan sebagainya," kata dia.
Mahfud menjelaskan, ada beberapa pimpinan perguruan tinggi yang diminta membuat sikap seperti itu. Dalam perkembangannya, ada juga di antara para rektor tersebut membuat pernyataan dengan format yang sama. Akan tetapi tidak sedikit juga yang menolak.
Baca Juga: CEK FAKTA: Mendadak Jatuh Sakit, Prabowo DiIarikan ke RSPAD, Benarkah?
Dia menyebutkan, salah satu pimpinan perguruan tinggi yang menolak membuat petisi tandingan itu adalah rektor Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata, Semarang.
"Rektor Unika Semarang itu memberitahu kepada kami. Kami disuruh membuat seperti ini. Ini teman kami sudah membuat surat pernyataan seperti ini, ada pernyataan rektor yang sama isinya, kayak template, tetapi ada yang samar-samar," kata Mahfud menirukan pembicaraan Rektor Unika Semarang.
Mahfud berpendapat, tindakan untuk mengajak sejumlah rektor menyatakan petisi tandingan seperti itu merupakan perbuatan yang kurang sehat, karena akan berdampak pada perpecahan kelompok cendekiawan dan juga kampus-kampus yang berseberangan sikap.
"Menurut saya itu kurang sehat membuat tandingan-tandingan itu. Memecah-belah masyarakat dan memecah belah kampus juga," demikian Mahfud.
Baca Juga: Skandal Terungkap! Aksi Intimidasi Terhadap Protes Demokrasi Indonesia Dibongkar YLBHI
Sebelumnya, para guru besar dan akademisi dari sejumlah universitas negeri dan swasta di berbagai daerah mengeluarkan pernyataan terbuka menyoroti kondisi bangsa, khususnya soal situasi demokrasi di Indonesia menjelang Pemilu 2024.
Dimulai dari para akademisi di Universitas Gadjah Mada (UGM) lewat Petisi Bulaksumur, kemudian Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Andalas Padang, Universitas Hasanuddin Makassar, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Universitas Padjadjaran (Unpad), Institut Teknologi Bandung (ITB), disusul sejumlah kampus lainnya.***
