FLORESTERKINI.com – Pemilihan Serentak 2024 semakin mendekat, dan berbagai persiapan pun telah dilakukan oleh pihak penyelenggara pemilu. Salah satu tahapan penting adalah pembentukan dan pelantikan penyelenggara ad hoc, termasuk di dalamnya Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) di tingkat kecamatan yang bertugas melantik Pengawas Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
Sehubungan dengan itu, Panwaslu Solor Barat melaksanakan pelantikan 15 PKD di Aula Kantor Camat, Minggu, 2 Juni 2024. Para PKD yang dilantik tampak rapi mengenakan busana putih hitam, dilengkapi dengan kain tenun khas daerah masing-masing, menambah nuansa khas budaya setempat.
Arahan Ketua Panwaslu Kecamatan Solor Barat
Setelah prosesi pelantikan, Ketua Panwaslu Kecamatan Solor Barat, Maximus Doni Werang, menyampaikan beberapa poin penting dalam sambutannya. Ia menegaskan pentingnya menjaga marwah lembaga Bawaslu dan meminta para PKD untuk mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan integritas.
Baca Juga: Tayang 6 Juni! Film ‘Harta Tahta Raisa’ Siap Kupas Tuntas Perjalanan Karir Raisa Andriana
"Selamat kepada semua PKD yang telah dilantik. Kiranya sumpah dan janji yang diucapkan dapat ditepati dengan rasa tanggung jawab dan kerja keras," ujar Maximus Doni Werang mengawali sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya rasa percaya diri dalam melaksanakan tugas pengawasan Pemilihan Serentak 2024, serta memastikan seluruh tugas pengawasan di wilayah kelurahan dan desa berjalan maksimal.
"Semua PKD yang dilantik hari ini harus percaya diri untuk menerima tugas pengawasan ini. Pastikan semua tugas pengawasan di wilayah kelurahan/desa berjalan maksimal," lanjutnya.
Baca Juga: Inspirasi Desain Model Depan Rumah Minimalis Geometris: Tren Desain Modern dan Elegan
PKD sebagai Garda Terdepan
Maximus Doni Werang menegaskan, peran PKD bukan sekadar pelengkap atau ajang mencari pekerjaan, tetapi sebagai garda terdepan dalam pengawasan pemilu di tingkat desa/kelurahan.
"Jadikan PKD sebagai yang utama, bukan sekadar pelengkap. Pastikan ketika ada masalah di desa, PKD menjadi rujukan bagi para pihak untuk bertanya atau berkonsultasi. Perkaya diri dengan regulasi, kuasai aturan, banyak baca dan belajar," tegasnya.
Baca Juga: RAT ke-40 Kopdit Obor Mas, Pj Bupati Sikka Ingatkan Soal Tantangan Koperasi di Masa Depan
Lebih lanjut, Maximus menekankan pentingnya menjaga netralitas, independensi, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas, menggemakan pesan Ketua Bawaslu Kabupaten Flores Timur, Ernesta Katana.
"Jaga netralitas, independensi, dan tingkatkan profesionalisme dalam bekerja. Jauhi kepentingan politik, jangan terpengaruh," ujarnya.
Menjaga Garis Komando
Sebelum mengakhiri sambutannya, Maximus Doni Werang menekankan pentingnya menjaga garis komando dalam pengawasan yang tegak lurus dan memiliki tanggung jawab moral serta etik untuk menjaga nama baik Bawaslu.
"Pastikan garis kerja kita tegak lurus, ada masalah konsultasi harus ke Panwascam, jangan kepada pihak luar apalagi orang politik. Semua kita memiliki tanggung jawab moral dan etik untuk menjaga marwah Bawaslu. Bekerjalah sesuai ketentuan regulasi," tutupnya.
Materi Penguatan Lembaga dan Identifikasi Kerawanan
Usai pelantikan, acara dilanjutkan dengan pemberian materi oleh Panwascam. Ketua Panwaslu Solor Barat memberikan materi mengenai Penguatan Lembaga, sedangkan Kordiv HP2H, Thomas N. Tukan, memberikan materi tentang Identifikasi Kerawanan Data Pemilih. Kordiv P3S, Maria Oktavia U. Niron, melengkapi dengan materi Alat Kerja Pengawasan.
Baca Juga: Daftar Para Pemeran Film ‘Love You to Debt’: Dari Michelle Ziudith hingga Cut Mini Theo
Acara pelantikan ini turut dihadiri oleh Camat Solor Barat, unsur Forkopimcam, PPK Solor Barat, dan rohaniwan pendamping, menunjukkan sinergi yang baik antara berbagai pihak dalam menyukseskan Pemilihan Serentak 2024.
Dengan pelantikan ini, diharapkan para PKD dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menjaga integritas, dan memastikan setiap tahapan pemilihan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, demi terciptanya pemilu yang adil dan demokratis.***