Network
FLORES TERKINI – Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Gerakan Mahasiswa Malaka (Gemma) Kefamenanu menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam aksinya pada Selasa, 18 Oktober 2022 tersebut, Gemma membawa empat tuntutan, satu di antaranya adalah meminta Bupati Malaka agar mencopot Kepala Pelaksana BPBD Malaka dari jabatannya saat ini.
Tiga tuntutan lainnya yang turut disuarakan Gemma adalah terkait bantuan dana seroja yang proses pemanfaatannya dinilai kurang efektif dan efisien.
Baca Juga: Takdir Cinta Yang Kupilih Selasa 18 Oktober 2022: Hakim dan Tammy Tertangkap Basah oleh Sosok Ini
Kemudian, program swasembada pangan dalam hal ini branding beras nona Malaka dan Kacang hijau atau Fore Lakateu, yang realisasinya dinilai belum optimal dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.
Terakhir, soal SK mutasi guru yang tidak berasaskan pada kajian yang komprehensif sehingga menimbulkan multitafsir.
Sayangnya, ketika aksi tersebut digelar, massa yang mendatangi Kantor DPRD Malaka hanya disambut oleh satu dari 25 orang anggota DPRD Kabupaten Malaka. Sementara 24 orang anggota DPRD lainnya sedang tidak berada di tempat.
Baca Juga: Jadwal Acara Indosiar Hari Ini Selasa 18 Oktober 2022: Saksikan D’Academy 5 Top 24 Group 6 Show
Ketidakhadiran ke-24 anggota DPRD ini dikabarkan tidak diketahui alasannya sehingga hari ini tidak ada waktu untuk bertemu dengan massa aksi tersebut.
Dilansir dari voxtimor.pikiran-rakyat.com, kondisi tersebut membuat massa Gemma kecewa dan menilai bahwa para anggota DPRD dimaksud tidak merespon baik kehadiran mereka.
Padahal, massa aksi sebelumnya sudah bersurat kepada DPRD Malaka terkait aksi damai hari ini.
Hal tersebut disampaikan salah satu orator dari kelompok Gemma dalam orasinya di depan Kantor DPRD Malaka.
Setelah bergantian berorasi di halaman Kantor DPRD Malaka, massa aksi pun menyerahkan pernyataan sikap mereka kepada Marius Boko, satu-satunya anggota DPRD Malaka yang hadir saat itu.
Marius Boko saat menyambut massa aksi mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan tugas dan fungsi sebagai DPRD.
Sementara terkait program swasembada pangan Fore Lakateu, Marius menyebut baru akan dilaksanakan tahun ini.
“Fore Lakateu baru (diadakan) di tahun ini, tapi kalau (ada) media bilang itu ada panen Fore Lakateu, itu omong bohong semua. Tidak ada pernah Fore Lakateu sampai hari ini kapan tanamnya di mana," ujarnya.
Ketika ditanya massa aksi terkait respon pihak DPRD Malaka yang terkesan ‘bungkam’, Marius Boko menjawab bahwa pihaknya bukannya diam, tetapi mereka membicarakannya di dalam ruangan.
"Bukan (diam), kami bicara di dalam. Begini adik-adik, kami melakukan pengawasan itu kami dengan pemerintah di dalam ruangan, media memberitakan. Kami punya laporan itu bukan untuk masyarakat," tegasnya.
Marius Boko juga mengatakan, saat ini sedang dalam suasana politik sehingga para anggota DPRD Malaka masih sibuk dengan urusan partai politik.
Meskipun demikian, Marius Boko mengatakan bahwa dirinya sangat mendukung aksi para mahasiswa yang dilakukan hari ini.
Pada dasarnya, kata Marius Boko, DPRD tidak takut pada bupati, DPRD hanya takut pada partai, sehingga jika apa yang dilakukan pemerintah dalam hal ini bupati dan wakil bupati dalam menjalankan program kerjanya, DPRD selalu melaksanakan tugas dan fungsinya.*** (Anang Fauzi/Vox Timor)
Artikel ini telah diterbitkan sebelumnya oleh voxtimor.pikiran-rakyat.com dengan judul: “24 Anggota DPRD Alpa Saat Massa Aksi Datangi Kantor DPRD”.
