Network
Yitno menegaskan, pungli di pelabuhan tersebut sama sekali tidak dibenarkan. Apalagi, pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan penyeberangan, bukan pelabuhan bongkar muat yang memerlukan jasa tenaga kerja bongkar muat.
"Apalagi truk-truk logistik itu tidak melakukan bongkar muat di pelabuhan namun mengantar barang langsung ke tempat tujuan sehingga tidak dibenarkan adanya pungutan," kata Yitno.
"Kami akan cek langsung untuk memastikan apakah betul ada pungutan liar atau tidak. Kalau ada tentu akan langsung ditangani di lapangan," imbuhnya.
Baca Juga: Ratusan Rumah Warga di Adonara dan Solor Dapat Bantuan Listrik Gratis
Warga Mengadu ke Ombudsman
Sebelumnya, warga mengeluhkan kepada Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT terkait truk-truk ekspedisi mereka yang hendak turun di Pelabuhan Ferry Deri, dikenakan pungutan uang dengan nilai tertentu oleh para buruh di pelabuhan tersebut.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT, Darius Beda Daton, mengatakan bahwa warga pemilik truk menyampaikan protes karena truk ekspedisi mereka tidak melakukan pembongkaran barang di pelabuhan, melainkan langsung mengantar ke tempat para pengguna jasa di berbagai desa di Pulau Adonara.
Baca Juga: Masih Ingat Pemain Era 70-an? Intip Deretan Klub di Adonara dengan Pesepakbola Terkenal Masa Itu
“Pungutan oleh oknum buruh memberatkan pemilik kendaraan karena mereka telah mengeluarkan biaya untuk tarif penyeberangan menggunakan kapal ferry yang sudah naik mencapai Rp3,5 juta dari sebelumnya Rp1,8 juta,” kata Beda Daton.
Ia berharap, persoalan ini dapat segera diselesaikan pihak berwenang agar tidak menimbulkan masalah sosial ikutan yang mengganggu layanan di Pelabuhan Ferry Deri Adonara.***
