Network
FLORESTERKINI.com – Menjelang Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sabu Raijua memberikan beberapa imbauan kepada Bupati Sabu Raijua. Imbauan itu disampaikan secara resmi melalui sebuah surat per tanggal 23 Maret 2024, bernomor surat: 025/PM.00.02/K.NT-14/III/2024.
Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Markus Haba, mengungkapkan bahwa salah satu poin dalam surat imbauan tersebut adalah meminta agar Bupati Sabu Raijua Nikodemus N. Rihi Heke tidak melakukan mutasi pejabat dalam rentang waktu enam bulan, sebelum tanggal penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati.
“Sesuai UU Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 71 ayat 2, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota, dilarang melakukan penggantian pejabat enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari menteri,” kata Ketua Bawaslu dua periode itu, Senin, 25 Maret 2024.
Baca Juga: Aswarodi Dilantik Jadi Penjabat Bupati Lampung Utara, Gubernur Arinal Djunaidi Titip 4 Pesan Penting
Ia menguraikan, dalam aturan tersebut, Pasal 71 ayat (3) menyatakan bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
Selain itu, Bawaslu Sabu Raijua turut mengingatkan Bupati Sabu Raijua agar melakukan fungsi pengawasan terhadap netralitas ASN di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Sabu Raijua.
“Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," tegasnya.
Baca Juga: Jadwal Perekrutan PPK dan PPS Pilkada 2024, Lebih Ketar dari Sebelumnya, Ada Skrining Kesehatan
Aturan tersebut, kata dia, tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, bahwa pegawai ASN wajib menjaga netralitas.
“Apabila didapati adanya ASN yang tidak menaati kewajiban akan dikenakan pelanggaran disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin,” tegasnya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pilkada Serentak diklasifikasikan dalam dua pemilihan, yakni pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati.
Ia berharap, Bupati sebagai kepala daerah dapat memperhatikan dan mengawasi ASN selama proses pemilihan kepala daerah tersebut.
Mengacu pada jadwal dan tahapan Pilkada Serentak 2024, Bawaslu Sabu Raijua telah mengirimkan surat imbauan tersebut pada Sabtu, 23 Maret 2024 ke Kantor Bupati Sabu Raijua, dan diterima langsung oleh Pol PP yang bertugas saat itu.***
