FLORES TERKINI - Setelah sedikit marah soal gaji kepala desa yang kadang dibayar tiga bulan sekali, kali ini Presiden Joko Widodo berencana akan memberikan Bantuan Subsidi Upah untuk pegawai bergaji di bawah Rp3 juta.
Bantuan Subsidi Upah saat ini sedang melalui proses pematangan dan kemungkinan besar akan segera diumumkan dalam waktu dekat.
Dikutip dari ANTARA, adapun jumlah tenaga kerja yang menjadi sasaran dari BSU kali ini sekitar 8,8 juta tenaga kerja. Ketika pembahasannya sudah matang, proses pemberiannya juga akan diumumkan.
Baca Juga: Kepala Desa Keluhkan Stempel Garuda dan Pembayaran Gaji, Ini Perintah Jokowi ke Mendagri
"Tadi ada arahan Bapak Presiden terkait program BSU ini agar terus dimatangkan," ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PPKM di Jakarta, Senin, 4 April 2022, dikutip dari Antara.
Menurut Airlangga, Bantuan Subsidi Upah merupakan salah satu program pemerintah dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2022.
Realisasi PEN 2022 telah mencapai Rp29,3 triliun atau merupakan 6,4 persen dari alokasi Rp455,62 triliun per 1 April 2022.
Baca Juga: Gaji Para Kades dan Aparat Desa Lainnya akan Dibayar Tiap Bulan, Ini Dia Besaran Penghasilannya
Adapun capaian PEN 2022 ini mencakup penanganan kesehatan sebesar Rp1,55 triliun, perlindungan masyarakat Rp22,74 triliun, dan penguatan ekonomi Rp5 triliun.
"Perlindungan masyarakat diberikan untuk Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, serta bantuan pedagang kaki lima, warung, dan nelayan," ungkap Menko Airlangga Hartarto.
Program Pemulihan Ekonomi Nasional masih terus dilanjutkan. Untuk tahun ini menyasar tiga klaster yakni penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat dan penguatan pemulihan ekonomi.
Baca Juga: Rutinitas Perawatan Rambut di Malam Hari: Berikut 5 Tips Merawat Mahkota Anda Agar Tetap Sehat
Adapun besaran anggaran masing-masing klaster adalah, penanganan kesehatan dengan anggaran Rp122,54 triliun, perlindungan masyarakat Rp154,76 triliun serta penguatan pemulihan ekonomi Rp178,32 triliun.
Klaster penanganan kesehatan kali ini masih berfokus pada penanganan Covid-19 plus percepatan dan perluasan vaksinasi.
Baca Juga: Setahun Tahun Badai Seroja di Adonara, 300 Rumah Huntap Hampir 100 Persen Rampung
Untuk klaster perlindungan masyarakat, dalam pelaksanaannya nanti akan fokus menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan, serta penanganan kemiskinan ekstrem.
Sementara itu, klaster terakhir penguatan pemulihan ekonomi nantinya fokus dalam penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas.***