Network
“Di sini perlunya reformasi struktural: pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur. Juga perlu dilakukan reformasi fiskal: peningkatan kualitas belanja yang lebih baik,” terang Puan.
Perbaikan tata kelola dan layanan publik itu, tegas Puan, sebaiknya dimulai dengan menjadikan pembahasan pendahuluan APBN sebagai momentum penegas pemerintah akan melakukan reformasi fiskal dalam APBN 2022.
Baca Juga: Jadwal Acara ANTV Rabu 26 Mei 2021: Saksikan Putri Salju, Bidadari, Tiara Cinta, dan Menanti Surga
“Reformasi fiskal yang ditujukan untuk meningkatkan belanja pemerintah yang berkualitas, ditandai pelayanan yang lebih baik kepada rakyat, pelayanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, dan lainnya,” tegas Puan.
Tak hanya itu, Puan juga meminta kebijakan dan program pemerintah dapat mudah diakses dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Belanja kementerian/lembaga lebih banyak diarahkan kepada rakyat sebagai penerima manfaat, tingkatkan pelayanan publik untuk meningkatkan legitimasi negara di mata masyarakat,” tutur putri Megawati Soekarnoputri itu.
Dilansir dari Parlementeria, dalam Indeks Negara Rentan atau Fragile State Index 2021, Indonesia mampu memperbaiki sejumlah sektor yang turut meningkatkan ketahanan nasional.
Namun, perbaikan itu tidak cukup signifikan sehingga Indonesia masih berada di peringkat 99 dari 179 negara yang dikaji.
Makin besar peringkat satu negara, makin baik capaian negara tersebut.
